IMF Sebut RI Rugi Gegara Hilirisasi, Bahlil: Jangan Ngawur!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang menyatakan bahwa larangan ekspor komoditas mineral mentah bikin Indonesia merugi adalah hal yang tidak mendasar.

Bahlil menjelaskan, pelarangan ekspor untuk mendorong hilirisasi adalah cara Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bisa menjadi negara maju.

Hilirisasi komoditas sumber daya alam yang sudah berjalan di Indonesia, kata Bahlil, justru sampai saat ini menguntungkan Tanah Air.

Penyetopan ekspor nikel, dan dengan melakukan hilirisasi nilai tambah produk turunan nikel berkontribusi pada ekspor Indonesia. Ekspor besi dan baja yang sebelumnya hanya US$ 3,3 miliar pada 2017, kini melesat menjadi US$ 27,8 miliar pada 2022.

Adanya upaya hilirisasi juga bahkan menguntungkan neraca perdagangan Indonesia, di mana neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 25 bulan berturut-turut.

Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Mei 2023 mengalami surplus US$ 16,48 miliar. Surplus perdagangan periode ini terdiri atas surplus non migas sebesar US$ 24,32 miliar serta defisit migas sebesar US$ 7,83 miliar.

Bahkan, berkat adanya hilirisasi di Tanah Air, Indonesia berhasil mencatatkan surplus transaksi dagang dengan China setelah bertahun-tahun mengalami defisit. Dia menyebut, RI berhasil mencatatkan surplus US$ 1,3 miliar transaksi dagang dengan China pada kuartal I-2023, dari sebelumnya defisit sebesar US$ 18 miliar pada 2016-2017.

"Jadi, IMF jangan ngawur-ngawur ngomongnya. Dengan hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan sampai 25 bulan dan neraca pembayaran mengalami perbaikan dan surplus karena hilirisasi," jelas Bahlil dalam konferensi pers Jumat (30/06/2023).

Sebelumnya, IMF menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor komoditas secara bertahap. IMF juga berharap agar Pemerintah Indonesia tidak memperluas kebijakan larangan ekspor ke komoditas lainnya.

IMF menilai reformasi struktural di dalam negeri sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah dan harus sejalan dengan kebijakan untuk melakukan diversifikasi ekonomi.

Di sisi lain, IMF menilai pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan dalam manfaat jangka panjang, dan biaya yang harus ditanggung melalui program hilirisasi tersebut, termasuk dampak rambatan ke negara lainnya akibat kebijakan pelarangan ekspor komoditas.

Paparan IMF ini diungkapkan dalam Article IV Consultation, IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," kata IMF dalam laporannya, dikutip Selasa (27/6/2023).

Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

"Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif," tambahnya.

Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi.

"Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain," paparnya.

Baca: Tegas! Pemerintahan Jokowi Tak Mau Diatur IMF Soal Hilirisasi

(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Minta Jokowi Hapus Hilirisasi, Bahlil: IMF Mungkin Lagi Tidur