Anies: RI Krisis Iklim, Orang Miskin Paling Kena Imbasnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon Presiden Indonesia 2024 Anies Baswedan mengatakan bahwa kondisi krisis iklim yang diklaimnya terjadi di Indonesia saat ini berdampak paling buruk pada masyarakat, khususnya kelas ekonomi menengah ke bawah.

Anies menilai, masyarakat miskin paling terkena dampak dari krisis iklim saat ini. Sementara warga mampu masih bisa hidup nyaman meski di luar rumah cuaca panas ekstrem.

"Bagi mereka yang sudah cukup makmur, sudah punya tabungan yang cukup, panas di luar bisa dikompensasi dengan AC yang nyaman di rumah, tapi bagi mereka yang penghasilannya sulit, pra sejahtera, panasnya itu tidak bs dikompensasi dengan AC. Nggak ada kemewahan untuk bisa menghilangkan suasana panas dalam rumah," tuturnya.

"Jadi ketika kita bicara krisis iklim, yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang miskin. Mereka yang makmur tinggal di kota-kota besar yang nyaman, bayangkan di desa-desa seperti di pesisir pantai, kondisi ekonomi lemah, terkena abrasi, tidak punya pilihan, kecuali migrasi, pindah ke tempat lain, ke tempat saudara," bebernya dalam rekaman pidatonya di acara Net Zero Summit 2023, Sabtu (24/6/2023).

Oleh karena itu, dia pun menilai, dalam menghadapi krisis iklim ini, anggaran negara harus dilihat secara komprehensif, terutama saat memberikan subsidi. Menurutnya, alokasi subsidi harus tepat sasaran dan berdampak pada rakyat miskin, bukan justru bukan untuk orang kaya seperti subsidi mobil listrik.

"Oleh karena itu, ketika kita bicara perubahan iklim, alokasi anggaran negara utk hadapi krisis iklim ini harus dilihat secara komprehensif," ujarnya.

Selain itu, Anies juga menyebutkan saat ini yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan krisis iklim adalah keberpihakan yang bisa memberikan keadilan sosial bagi masyarakat.

Dia mengatakan bahwa solusi yang diberikan seharusnya tidak menjadi pintu masuk untuk kepentingan komersial dan parsial, sehingga nantinya solusi tersebut tidak hanya fokus pada satu aspek yang mana bisa memberikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara.

"Yang kita butuhkan dalam pengelolaan dalam mencari solusi krisis iklim saat ini, jadi kita membutuhkan solusi ini adalah keberpihakan bukan malah menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial parsial. Tapi justru ini solusi yang terasa oleh masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan bukan hanya fokus satu aspek yang biasanya sering kita jadikan aspek utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi," paparnya.

Lebih lanjut, Anies menilai keberadaan mobil listrik itu sendiri belum bisa memberikan dampak besar bagi pengurangan polusi udara di Indonesia. Menurutnya, hal yang seharusnya dilakukan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi agar menggunakan kendaraan umum yang berbasis listrik.

"Padahal kalau bicara soal pengelolaan dampak dari polusi udara, yang harus kita lakukan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Yang artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum yang dampaknya dirasakan semua. Itu contoh kita membuat konsistensi kebijakan," tambahnya.

Sebelumnya, kritikan Anies soal subsidi mobil listrik pernah diucapkan Mei lalu. Saat itu dia mengatakan solusi masalah lingkungan hidup seperti polusi udara bukan pada subsidi mobil listrik.

Anies juga mengatakan mobil listrik bukan menggantikan mobil yang ada sebelumnya. Namun malah akan menambah jumlah kemacetan yang ada di jalanan.

"Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," jelas Anies.

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan" tuturnya.