Banyak Menteri Dapat Rapor Bagus, Jokowi: Itu Bukan Prestasi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada jajaran menterinya untuk tidak bersenang hati, usai mendapatkan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2022 dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun (LKPP) 2022. Menurutnya itu merupakan kewajiban dari anak buahnya.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat menerima Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dari BPK, di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/6/2023).

"Kepada para menteri dan pimpinan lembaga saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi, WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN," kata Jokowi saat memberikan sambutan.

Menurutnya, tertib administrasi merupakan hal penting. Meski hal wajib dilakukan para pimpinan lembaga dan menteri dalam menggunakan APBN untuk harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat.

"Tertib administrasi penting, tapi jauh lebih penting apa manfaatnya untuk rakyat, masyarakat dan apa yang dirasakan rakyat," katanya.

Selain itu ia meminta jajaranya untuk terus mengawal belanja yang dilakukan supaya tepat sasaran dan tidak hanya membiayai proses, melainkan langsung dirasakan masyarakat.

"Ini hati-hati ya sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu. sekali lagi bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. karena yang saya temukan habis banyak di birokrasi," kata Jokowi.

Diketahui Badan Pemeriksa Keuangan memberikan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2022 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.

Opini WTP itu didasarkan atas 81 laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2022. Meski ada satu Laporan Keuangan yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022. Meski hal itu tidak berdampak secara keseluruhan pada
material kewajaran LKPP tahun 2022.