Gokil! BPDPKS Guyur Insentif Harga Biodiesel Rp 146,5 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah merogoh anggaran sebesar Rp 146,56 triliun untuk membayar insentif selisih harga indeks pasar antara biodiesel dan solar. Anggaran ini yang paling besar dikeluarkan BPDPKS dari iuran pungutan ekspor pengusaha kelapa sawit sejak 2015 hingga Mei 2023.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menjelaskan bahwa BPDPKS bertugas membayar selisih harga indeks pasar solar dengan harga indeks pasar biodiesel. Artinya, ketika harga biodiesel lebih tinggi dibandingkan harga solar, BPDPKS akan menanggung selisih harga tersebut.

"BPDPKS memberikan dukungan untuk bahan bakar nabati atau biodiesel jadi biodiesel ini dimix sama solar. Sampai saat ini (tahun 2015 hingga Mei 2023) dana yang paling besar disalurkan BPDPKS," ungkap Eddy dalam acara peluncuran Special Dialogue 'Menggapai Sawit Tetap Jadi Andalan Indonesia saat Dunia Penuh Ketidakpastian' CNBC Indonesia, Senin (26/6/2023).

"Kita membayar selisih harga. Harga sawit sekarang relatif lebih tinggi dibandingkan solar sehingga ada gap yang harus ditutup. Totalnya 48,19 juta KL dengan jumlah dana Rp 146,56 triliun. Biaya paling besar BPDPKS untuk biodiesel ini," imbuhnya.

Eddy memaparkan sejak 2015 sampai Mei 2023, BPDPKS sudah memungut biaya ekspor dari para pengusaha kelapa sawit sebesar Rp 186,6 triliun. Selain untuk membayar insentif biodiesel ada beberapa program yang didanai oleh BPDPKS.

Misalnya peremajaan sawit yaitu sebesar Rp 7,78 triliun dengan total luas lahan 282.490 hektare yang melibatkan 124.152 pekebun dan tersebar di 21 provinsi. Program lainnya adalah sarana dan prasarana di perkebunan sawit rakyat seperti bibit, pupuk, pestisida, hingga alat-alat mekanisasi pertanian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktifitas kelapa sawit Indonesia.

"Kita sudah memberikan dukungan kepada 26 lembaga pekebun yaitu gabungan kelompok tani dengan dana yang tersalurkan Rp 72,3 miliar," imbuhnya.

Lalu ada pengembangan SDM untuk pelatihan dimana dana yang sudah tersalurkan sebesar Rp 356,52 miliar hingga litigasi terhadap gugatan yang diajukan ke lembaga internasional seperti WTO karena perlakuan diskriminasi sawit.