
Israel Mau Caplok Lagi Tepi Barat, Palestina Teriak, AS Takut

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Israel pada Minggu (18/6/2023) mengajukan rencana untuk menyetujui ribuan izin bangunan di wilayah Tepi Barat, Palestina. Hal ini memicu keresahan Amerika Serikat (AS) yang khawatir persetujuan ini dapat menghambat perdamaian dengan Palestina.
Rencana persetujuan 4.560 unit rumah di berbagai wilayah Tepi Barat dimasukkan dalam agenda Dewan Perencanaan Tertinggi Israel yang bertemu minggu depan. Meskipun begitu, hanya 1.332 yang membutuhkan persetujuan akhir, dengan sisanya masih melalui proses izin awal.
"Kami akan terus mengembangkan penyelesaian dan memperkuat cengkraman Israel di wilayah itu," kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga memegang portofolio pertahanan yang memberinya peran utama dalam administrasi Tepi Barat, seperti diwartakan Reuters.
Sebagian besar negara menganggap pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 itu ilegal. Kehadiran mereka merupakan salah satu isu mendasar dalam konflik Israel-Palestina.
Palestina berusaha untuk mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka. Pembicaraan damai yang ditengahi oleh AS telah dibekukan sejak 2014.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan sangat terganggu dengan langkah tersebut. Washington meminta Israel untuk kembali ke dialog yang ditujukan untuk de-eskalasi.
"Seperti kebijakan lama, AS menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai dan merupakan hambatan bagi perdamaian," kata Juru Bicara departemen Matthew Miller dalam sebuah pernyataan.
Sejak memasuki kantor pada bulan Januari, koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujui promosi lebih dari 7.000 unit rumah baru. Rezimnya juga mengubah undang-undang untuk membuka jalan bagi para pemukim untuk kembali ke empat pemukiman yang sebelumnya telah dievakuasi.
Menanggapi keputusan Israel hari Minggu, Otoritas Palestina mengatakan akan memboikot pertemuan Komite Ekonomi Bersama dengan Israel yang dijadwalkan pada Senin.
Kelompok Islam Palestina Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007, mengutuk tindakan itu, dengan mengatakan itu "tidak akan memberikan (Israel) legitimasi atas tanah kami. Orang-orang kami akan melawannya dengan segala cara."
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tentara Israel Bunuh Warga Palestina, Dunia Angkat Bicara
