Sempat Serukan Papua Merdeka, Vanuatu Buka Kedutaan di RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Vanuatu berencana membuka kantor kedutaan besarnya di Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi dalam pertemuan bilateralnya dengan Menlu Vanuatu Jotham Napat.

"Saya senang mendengar rencana Vanuatu untuk membuka Kedutaan Besarnya di Indonesia. Dan saya juga menyambut usulan dari Menteri Napat bahwa kedua negara akan mengadakan konsultasi tahunan," kata Retno di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat (16/6/2023).

Retno juga mengatakan kedua pihak telah mengidentifikasi banyak agenda penting untuk ditindaklanjuti. Termasuk draf Persetujuan Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas.

Soal kerja sama ekonomi, Retno menyebut RI dan Vanuatu akan berkomitmen untuk memperkuat perdagangan dua arah dan siap untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Vanuatu. Retno menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia untuk mendukung pembangunan di negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu.

"Saat ini, saya sampaikan kepada Menteri Napat, bahwa Indonesia sedang menjajaki kemungkinan untuk memperluas fasilitas GSP untuk negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu," ujarnya.

"Selama lima tahun terakhir, Indonesia telah mengintensifkan kerja sama pengembangan dan peningkatan kapasitas untuk Vanuatu, antara lain di bidang perikanan, kewirausahaan, dan aksi iklim. Untuk menunjukkan solidaritas kami kepada masyarakat Vanuatu, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan setelah Siklon Judy dan Kevin Maret lalu," jelasnya.

"Ke depan, kami setuju untuk mengembangkan rencana kerja sama khusus negara untuk menetapkan area proyek prioritas guna memperkuat kerja sama pembangunan dengan Vanuatu," tambahnya.

Pertemuan tersebut merupakan kunjungan pertama Menlu Vanuatu ke Indonesia dalam lebih dari satu dekade. Retno menyebut kunjungan Menteri Napat merupakan tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara.

Republik Vanuatu merupakan salah satu negara Pasifik yang pernah mengkritik Indonesia soal Papua di forum PBB. Representasi dari negara tersebut dilaporkan rutin menyerang RI mengenai HAM masyarakat Papua di sidang majelis umum setiap tahunnya.

Negara Samudra Pasifik itu selalu memanfaatkan kesempatan berbicara di Sidang Majelis Umum PBB untuk masalah ini sejak tahun 2016.