Internasional

Sah! Selandia Baru Masuk Jurang Resesi

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia

15 June 2023 07:02

Perdana Menteri baru Selandia Baru Chris Hipkins berbicara pada konferensi pers pertamanya di Parlemen di Wellington pada 22 Januari 2023. (MARTY MELVILLE/AFP via Getty Images) — Foto: Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins (AFP via Getty Images/MARTY MELVILLE)

Jakarta, CNBC Indonesia - Selandia Baru resmi mengalami resesi teknis, Kamis (15/6/2023). Produk domestik bruto (PDB) negeri itu turun 0,1% pada kuartal pertama (Q1) 2023 setelah bank sentralnya memulai salah satu siklus kenaikan suku bunga paling agresif di dunia.

Resesi bisa diartikan penurunan ekonomi selama dua kuartal atau lebih, berturut-turut, dalam satu tahun. Di kuartal terakhir 2022 (Q4), Selandia Baru melaporkan penurunan 0,7%.

Baca:

Vladimir Putin Ancam Perang Nuklir, Warning PD 3

Mengutip Trading Econmics, industri primer menyusut 0,5% dipimpin oleh perlambatan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor produksi barang memberikan kontribusi sebesar 0,4%, sebagian besar disebabkan oleh penurunan manufaktur, turun 1,19%.

Sementara itu, industri jasa turun tipis sebesar 0,6%. Di mana industri transportasi, pos, dan pergudangan juga minus (-) 2,2%.

Hal ini sebenarnya sesuai dengan survei sejumlah ekonom. Secara tahunan (yoy), ekonomi Selandia Baru tumbuh 2,9% pada Q1.

Baca:

Awas Bencana Baru di Laut China Selatan, Biang Keroknya AS

"Ekonomi Selandia Baru berada di tengah-tengah pelambatan kebijakan yang diperlukan setelah pemulihan pasca-pandemi yang kuat," kata Dana Moneter Internasional (IMF) dalam pernyataan Rabu Jelang rilis PDB mengutip CNBC International.

IMF juga memperingatkan terhadap bank sentral yang beralih ke langkah-langkah pelonggaran kebijakan moneter. Di mana lembaga itu menyebut Wellington masih harus membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.

"Karena inflasi yang tidak dapat diperdagangkan terus berlanjut, ada sedikit ruang untuk menurunkan OCR dalam waktu lama," tulis IMF.

"Permintaan kembali meningkat, termasuk karena konsolidasi fiskal yang tidak mencukupi, dan inflasi yang terhenti di atas target akan meminta pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut," jelas badan tersebut.