Fakta Utang RI: Terjadi Sejak Era Soeharto & Masih Aman

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mengungkapkan, bahwa utang Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya sejak zaman Presiden Indonesia Ke-2 Soeharto hingga saat ini di zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur SUN DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan menjelaskan, statement Wakil Presiden Indonesia (periode 2014-2019) Jusuf Kalla yang menyatakan soal Indonesia membayar utang Rp 1.000 setiap tahun, hal itu sudah berlaku sejak zaman Soeharto.

"Statement Pak JK itu berlaku sejak zaman Soeharto, utang kita akan terus meningkat dibandingkan sebelumnya, yang kurang lengkap adalah, saat ini size ekonomi kita, GDP kita tertinggi sejak merdeka," jelas Deni di acara CNBC Indonesia Money Talks On Location 2023, Rabu (14/6/2023).

Sehingga, kata Deni, utang meningkat, namun kemampuan ekonomi Indonesia juga meningkat. Pun jika bicara masalah bahaya atau tidaknya, Indonesia tidak punya sejarah mengalami gagal bayar.

Artinya, utang Indonesia masih dalam kondisi aman dan masih bisa terus dibayar oleh pemerintah.

"Risiko gagal bayar, tidak bisa bayar atau default, baik bunga atau pokok. Sejarah Indonesia tidak pernah default. Apakah berisiko dari sebelumnya? tidak juga," tuturnya.

Seperti diketahui utang pemerintah per 30 April 2023 mencapai Rp 7.849,89 triliun atau turun Rp 29 triliun dari nominal bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.879 triliun. Dengan demikian rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 38,15%.

Menurut Denny rasio utang terhadap PDB RI yang sebesar 38,15% tersebut lebih rendah dibandingkan negara lain.

"Malaysia 70%, Filipina 60%. Jadi tidak ada yang seperti itu. Ada gak negara besar yang tidak punya utang? Bahkan negara middle east yang produksi minyak pun punya utang, Arab Saudi itu level utangnya 26%," jelas Denny.

Adapun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah juga menghimpun utang. Selama memimpin sejak Maret 1967 sampai Mei 1998, utang yang dihimpun pemerintah mencapai Rp 551,4 triliun, setara 57,7% dari PDB.