Wow! Anak Buah Luhut Sebut RI Ketiban 'Durian Runtuh' Rp446 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggenjot hilirisasi pertambangan. dari program hilirisasi pertambangan itu, pada tahun 2020 lalu Indonesia ketiban 'durian runtuh' atau mendapatkan nilai tambah hingga Rp 445,8 triliun.

Seperti yang dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto. Dia mengatakan dari sisi industri dalam negeri, hilirisasi industri pertambangan juga memberikan dampak yang cukup besar. Investasi baru dalam sektor besi baja telah tumbuh pesat, meskipun mayoritas investor berasal dari luar negeri.

Bahkan, melalui hilirisasi nikel yang sudah diterapkan Indonesia sejak 2020 lalu, nilai tambah yang diperoleh Indonesia mencapai US$ 30 miliar atau sekitar Rp 445,8 triliun (asumsi kurs Rp 14.862 per US$).

Baca: Terkuak! Ada 'Akal Bulus' di Balik Proyek 'Tipu-Tipu' Bauksit

"Hilirisasi nikel sampai dengan saat ini sudah mencapai lebih dari US$30 miliar yang masuk ke Indonesia," tutur Seto dalam dialog Forum Merdeka Barat 9, Senin (12/6/2023).

Selain itu, dia mengatakan bahwa proses hilirisasi yang telah dilakukan dalam dua tahun terakhir, terbukti bahwa pertambangan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Peningkatan ekspor dari hasil hilirisasi ini telah membantu menciptakan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang berdampak positif pada stabilitas nilai tukar rupiah dan indikator ekonomi makro.

"Penciptaan lapangan kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di daerah Weda Bay, Obi, Morowali, dan Konawe, dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai puluhan ribu dan rata-rata gaji di atas upah minimum regional," papar Seto.

Baca: Nasib RI! Dikucilkan AS, Kena 'Jegal' Uni Eropa

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di hadapan para pebisnis di Indonesia maupun Asia. Ia pun membagikan pernyataan itu melalui akun instagram-nya.

"Sehingga kita akan menjadi produsen baterai lithium terbesar ketiga di dunia pada 2027 atau 2028 nanti. So, don't look down on Indonesia," kata Luhut seperti dikutip Sabtu (27/5/2023).

Luhut memaparkan, ada investasi senilai US$ 31,9 miliar atau sekitar Rp489 triliun (kurs Rp 15.340) untuk pengembangan rantai pasok industri baterai di Indonesia hingga 2026. Indonesia pun telah menarik investasi asing langsung sebesar US$ 45,6 miliar tahun lalu, rekor tertinggi baru sejak tahun 2000.

"Belum lagi nilai ekspor industri nikel kami mencapai US$ 33,8 miliar pada tahun 2022, di mana US$ 14,3 miliar dihasilkan dari ekspor, besi dan baja. Keberhasilan ini terwujud karena keteguhan Presiden @jokowi untuk tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi industri dalam mengolah raw material di dalam negeri untuk nilai tambah yang lebih tinggi," jelasnya.

Luhut melanjutkan, data tersebut juga disampaikan kepada IMF yang mengunjungi kantornya beberapa hari yang lalu sembari berkata bahwa jika dulu semua bahan mentah kita ekspor secara cuma-cuma, sekarang cukup sudah.

"Saat ini, Indonesia sudah bisa mengekspor besi dan baja, bukan bijih nikel lagi. Kami akan melakukan hal yang sama dengan timah, bauksit, tembaga, dan lainnya. Perubahan besar ini harus dilihat oleh negara-negara maju," sebutnya.

"This is their problem. Selalu melihat negara berkembang seperti Indonesia adalah negara yang mereka tahu dua puluh atau lima belas tahun yang lalu," tegasnya.

Dengan memberlakukan larangan ekspor nikel, kata Luhut, Indonesia memiliki kekuatan untuk menghasilkan energi hijau yang sudah dicita-citakan sejak lama. "Saya ingin kebanggaan ini juga turut dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak sedang melawan siapapun, justru kita bersahabat dengan siapa saja," ucapnya.

Luhut menambahkan, Indonesia terbuka dan mempersilahkan negara-negara lain, untuk berinvestasi serta membangun industri pengolahan pertambangan di dalam negeri, dengan catatan bahwa kami juga punya aturan main atau regulasi yang harus mereka penuhi.

"Menjadi negara maju adalah hak setiap negara, kewajiban kita adalah memperjuangkannya," pungkasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ditangan Jokowi! Satu Barang Ini Cuan Rp519 T Tahun Lalu