Tak Digarap Optimal, Luas Tambang Vale Bisa 'Dihabisi'

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus melakukan evaluasi terhadap operasional PT Vale Indonesia Tbk. (INCO). Pasalnya, perusahaan itu selama ini dinilai belum optimal dalam mengelola lahan tambang yang mereka garap.

Pakar Hukum Pertambangan Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai evaluasi terhadap Vale Indonesia harus segera dilakukan, mengingat kontribusi perusahaan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat minim.

Menurut Redi, setidaknya ada beberapa opsi yang dapat dilakukan pemerintah terhadap Vale Indonesia. Salah satunya yakni dengan melakukan penciutan lahan.

Baca: Lucu! Vale Beroperasi Puluhan Tahun Tapi Kalah Sama China

Vale sendiri diketahui memegang izin Kontrak Karya untuk luasan lahan sebesar 118.017 hektare (ha). Namun, sampai saat ini luasan lahan yang dimanfaatkan perusahaan baru hanya 6000-7000 ha.

"Mereka ini 118-an hektare yang digunakan 6000-7000 hektare. Ya sudah dikasih 6000-7000 hektare saja, sisanya diciutkan. Ratusan ribu dikembalikan ke negara, MIND ID lalu yang mengusahakan," kata Redi dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Senin (12/6/2023).

Sebelumnya, Kementerian ESDM tak menampik bahwa Vale Indonesia selama ini belum optimal mengelola lahan tambang yang mereka garap. Padahal Kontrak Karya Vale telah ditandatangani sejak 1968 lalu, artinya sudah lebih dari 50 tahun Vale melakukan kegiatan penambangan di Indonesia.

Baca: 51% Saham Vale Dikuasai RI, Ini Sederet Keuntungannya

"Itu kan persoalan dari dulu yang muncul tapi kan mereka yang lebih tahu semua rencana pengelolaan wilayah kan sudah mereka masukan di Ditjen Minerba," kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara (Minerba), Irwandy Arif saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM akhir pekan lalu.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Setoran ke Negara Minim, Kontrak Tambang Vale Bisa Diakhiri