Banyak Kasus PNS Kemenkeu, Sri Mulyani Mau Ganti Jadi 'Robot'

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pada tahun depan pihaknya masih akan terus fokus meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan layanan kepada masyarakat.

Salah satu cara yang akan ditempuh oleh Sri Mulyani dalam meningkatkan kualitas pegawai dan pelayanan, diakui saat ini bahwa dilakukan efisiensi pegawai, dan menggantikannya dengan dukungan teknologi dan cara kerja baru.

Sri Mulyani menyebut, dalam lima tahun terakhir efisiensi pegawai telah tumbuh negatif, artinya telah berkurang jumlahnya setiap tahun sejak 2019.

Pada 2019 misalnya, jumlah pegawai Kemenkeu mencapai 82.468 pegawai, turun menjadi 82.036 pada 2020. Terus turun menjadi 80.759 pada 2021, menjadi 78.882 pada 2022, dan turun lagi menjadi 78.520 pada 2023.

"Kita setiap tahun melakukan negatif growth, yang retired (pensiun) dibandingkan yang direkrut baru, lebih kecil yang direkrut. Sehingga total headcount (jumlah karyawan) menurun," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (12/6/2023).

Penyusutan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang signifikan itu, kata Sri Mulyani tak lepas berkat adanya dukungan teknologi alias robot dan peranan cara kerja baru.

"Ini dia dengan dukungan teknologi dan peranan cara kerja baru, mementingkan kualitas dan kompetensi dibandingkan jumlah," ujarnya.

"Berbagai kasus yang terjadi memberikan pembelajaran bagi Kemenkeu, kami terus menata sumber daya manusia. Agar tak hanya dari jumlah, namun kompetensi dan karakter untuk pelayanan dan simplifikasi proses bisnis agar pelanggan jadi pasti dan efisien," kata Sri Mulyani lagi.

Adanya penyusutan pegawai dan peningkatan kualitas pelayanan dengan sarana teknologi itu, kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, berhasil melakukan penghematan sebesar Rp 2,12 triliun sepanjang tahun 2020-2023.

Berikut rincian efisiensi anggaran Rp 2,12 triliun dengan pola kerja baru di Kemenkeu:

- Pengendalian belanja birokrasi (antara lain perjalanan dinas dan konsinyering) menghasilkan efisiensi Rp 534,42 miliar

- Pembayaran belanja pegawai terpusat berdampak turunnya anggaran pengelolaan gaji dan optimalisasi SDM menghasilkan efisiensi Rp 9,46 miliar

- Implementasi Ruang Kerja Masa Depan (RKMD) berdampak turunnya alokasi sewa kantor menghasilkan efisiensi Rp 14,35 miliar

- Konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN menghasilkan efisiensi Rp140,83 miliar

- Digitalisasi proses bisnis berdampak turunnya belanja pencetakan dokumen menghasilkan efisiensi Rp92,85

- Pengadaan collaborative tools secara terpusat menghasilkan efisiensi Rp 290 miliar

- Kebijakan Negative Growth jumlah pegawai, turun 3.586 orang (4,35%), dari 82.468 menjadi 78.882 orang menghasilkan efisiensi Rp 902,69 miliar

- Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana berdampak penurunan biaya paket meeting menghasilkan efisiensi Rp 35,27 miliar

- Prioritas pembentukan tim berdampak pada efisiensi honorarium tim menghasilkan efisiensi Rp 15,35 miliar

- Optimalisasi anggaran penanganan pandemi dampak terkendalinya kasus COVID-19 menghasilkan efisiensi Rp 84,19 miliar

- Standarisasi harga dan pemberian seminar kit yang selektif menghasilkan efisiensi Rp 4,44 miliar