Curhat Menteri Jokowi: Saya Capek Ngomong!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeluhkan perihal kebutuhan anggaran pengembangan Online Single Submission atau OSS.

Oleh karena itu, BKPM memerlukan peningkatan anggaran. Pasalnya, OSS harus mengakomodir amanat Omnibuslaw, di mana sebanyak 79 undang-undang, serta 40 peraturan pemerintah (PP), 9 peraturan presiden dan puluhan peraturan menteri serta belasan ribu aturan turunannya.

Menurut Bahlil, anggaran pengembangan OSS sangat minim sehingga hasil kurang mantap, yakni sebesar Rp 30 miliar. Padahal, OSS merupakan sistem canggih.

"OSS ini dibangun dengan harga Rp 30 miliar. Jadi kalau ibarat mobil OSS ini seperti mobil Avanza yang sudah rusak. Tapi diharapkan oleh publik seperti Mercy," keluh Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (9/6/2023).

Melihat minimnya anggaran ini, Bahlil berharap adanya tambahan anggaran untuk pengembangan OSS. Jika anggarannya minim, dia meminta agar DPR tidak mencecar soal ini.

"Jadi kalau mau bagus harus anggaran bagus. Tapi kalo sepakat untuk jalan apa adanya ga ditambah juga gak apa-apa. Tapi kami jangan ditanya-tanya. Fair aja," kata Bahlil.

"Jangan anggota DPR komisi VI minta OSS harus bagus. Bagus kasih anggaran yang bagus, kalo ga bagus jangan tanya."

Bahlil menjelaskan bahwa mengawal investasi ini harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Ini adalah proses ekonomi. Dia menegaskan tidak ada industri, tanpa investasi. Alhasil, penerimaan pajak tidak bisa tumbuh maksimal.

"Jadi jangan seperti anak ayamnya mau dibunuh tapi berharap telurnya bagus."

Mantan Ketua HIPMI ini mengaku capek membicarakan persoalan ini. Terlebih lagi, ketika kementeriannya dituntut target realisasi investasi hingga Rp 1.400 triliun tahun ini.

"Saya capek juga ngomong, harus bagus tapi anggaran yang dikasi untuk mau bikin rumah tipe 46, dikasih biaya cuma beli rumah seken tipe 17. Macamana bisa hidup baik!" tegasnya.