Di Depan Luhut Cs, Politisi PDIP Ini Ungkit Cawe-cawe Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Said Abdullah, Ketua Banggar DPR sekaligus Ketua DPP PDIP secara terang-terangan mengungkapkan, cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden 2024 memiliki maksud dan tujuan.

"Penegasan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 oleh Presiden (Jokowi), sebenarnya keinginan beliau memastikan tidak terjadi segregasi sosial yang tajam, yang rentan mengoyak persatuan nasional kita," jelas Said dalam rapat Banggar DPR dengan para menteri koordinator hari ini, Jumat (9/6/2023).

Baca: Media Asing Soroti 'Cawe-Cawe' Jokowi di Pilpres 2024

Oleh karena itu, Banggar DPR ingin agar pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berlangsung tertib dan demokratis. Menurut Said, Pemilu 2024 bisa jadi momentum pemerintah untuk membalikkan tudingan berbagai pihak.

Tudingan para pihak yang dimaksud Said, adalah demokrasi di bawah Presiden Jokowi periode kedua menurun.

Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun dinilai bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang damai dan aman.

"Menkopolhukam memiliki peran penting atas pelaksanaan Pemilu 2024 nanti," jelas Said.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan, keputusan cawe-cawe dalam Pilpres sebagai bagian dari kewajiban moral dirinya sebagai kepala negara. Jokowi menilai dia harus ikut campur untuk mengamankan transisi kepemimpinan. Dia ingin proses ini berjalan baik.

"Cawe-cawe sudah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional," kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip Jumat (9/6/2023).

Baca: Jokowi Tegas: Cawe-cawe Tanggung Jawab Saya Sebagai Presiden

Adapun pernyataan Jokowi yang menyatakan akan ikut campur tangan atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024 kemudian mendapat sorotan media asing.

Tercatat, beberapa media asing menuliskan dampak dari manuver tersebut.

Media Channel News Asia (CNA) mengabarkan bahwa campur tangan Jokowi dalam Pilpres mengangkat persoalan politik baru. Namun, hal ini dirasa tidak akan melanggar peraturan yang ada lantaran belum ada calon sah dalam kontestasi orang nomor satu di RI itu.

Media Malaysia The Star juga mengangkat isu serupa. Pada 31 Mei lalu, The Star menyoroti bahwa cawe-cawe Jokowi dalam pilpres membuat pandangan publik terbelah.

"Tetapi pengakuannya telah membagi pendapat di seluruh spektrum politik, dengan satu pihak mengecam Presiden karena ketidaknetralannya yang menantang, sementara pihak lain melompat ke pembelaannya dengan bersikeras bahwa itu adalah haknya untuk melakukannya."

(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Hingga Menteri Kompak Nyimak Pidato Nyaris 2 Jam Mega