Begini Respons Mahfud Soal Heboh Modal Capres Rp5 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengatakan biaya untuk menjadi calon presiden sebesar Rp 5 triliun.

Sontak saja hal ini menjadi viral. Pasalnya, angka ini menunjukkan bahwa biaya politik di Tanah Air tidak lah murah. Demokrasi harus dibayar mahal.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md buka suara perihal tersebut. Menurut Mahfud, informasi yang disampaikan Fahri hanya sebatas gosip belaka karena partai politik juga tidak pernah mematok harga tertentu supaya bisa dijadikan capres.

"Enggak ada tuh, kalau parpol itu ada yang Rp 5 triliun, Rp 10 triliun, Rp 1 triliun, itu kan gosip. Namanya gosip kadangkala menjadi bahan diskusi," tegas Mahfud saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu(7/6/2023).

Dalam program "Your Money Your Vote" CNBC Indonesia, Rabu (24/5/2023), Fahri menceritakan kalau seseorang yang hendak menjadi calon anggota DPR RI memerlukan modal di kisaran Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar.

Dia mengungkapkan kelompok orang kaya tentunya bisa dengan mudah mengeluarkan hartanya. Mereka bisa mengeluarkan uang dan tidak pernah berbicara di DPR.

"Ada orang-orang kaya yang merem saja dia enggak perlu ke dapilnya, dia cuma kirim truk logistik, dia kirim uang, dia kirim segala macam, dan orang ini di DPR enggak pernah berbicara, enggak pernah menyatakan pendapat, tapi setiap tanggal 20 Oktober per lima tahunan dia dilantik. Kenapa? Karena uangnya banyak betul orang ini," paparnya.

Kondisi ini menjadi kekhawatiran bagi dirinya. Hal tersebut merupakan peringatan bagi pemilu ataupun pilpres di Tanah Air, sebab tidak ada lagi politik gagasan, melainkan politik logistik.

"Tapi kalau pilpres lebih gila menurut saya. Di Indonesia ini kalau orang tidak punya uang Rp 5 triliun, enggak bisa nyapres dia. Sadar atau tidak," kata Fahri.

Fahri pun mencontohkan peristiwa yang ramai beberapa waktu lalu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta tahun 2017.

"Ada calon gubernur yang menandatangani pinjaman di belakang layar puluhan miliar bahkan saya dengar sampai ratusan miliar untuk satu kepala daerah. Bagaimana dengan Republik Indonesia? Saya pikir 5 triliunan itu. Minimal," tegasnya.