Miris! Anggaran Stunting Daerah Banyak Dipakai Rapat & Dinas

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai menyisir kembali secara cermat anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di penghujung masa kepemimpinannya, yakni pada 2024.

Sri Mulyani mengakui, ini menjadi fokus pembahasan dirinya saat dipanggil Presiden Jokowi pagi tadi. Menurutnya, Jokowi meminta supaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting harus segera dilakukan memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan di APBN.

"Tadi bahkan dengan Pak Presiden bahas ini, yaitu akselerasi penurunan stunting dan kemiskinan dengan APBN," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Ia mengatakan, Kepala Negara saat itu meminta secara khusus supaya belanja-belanja yang telah dialokasikan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting tidak sia-sia karena hanya berupa program-program yang tak jelas dampaknya secara langsung ke masyarakat. Termasuk di APBN maupun APBD.

"Karena beliau concern bahwa APBN dan APBD jangan sampai lebih banyak habis untuk dipakai belanja-belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat paling miskin yaitu untuk kemiskinan ekstrem dan stunting," tutur Sri Mulyani.

Baca: Harga Minyak 2024 Diramal Turun, ESDM Beberkan Pemicunya

Ia mengakui, selama ini anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting sudah sangat besar. Khusus stunting misalnya, pada 2022 telah dialokasikan sebesar Rp44,8 triliun, terdiri dari alokasi yang masukkan ke anggaran Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk anggaran yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun. Dari total alokasi anggaran itu, ia mengatakan saat dibedah, lebih detail di APBD malah sebagian besar untuk rapat dan perjalanan dinas.

"Jadi programnya nampaknya anggarannya cukup besar namun yang dirasakan masyarakat itu tidak terlalu besar. Itu salah satu contohnya saat kita membedah APBD nya justru yang stunting dirasakan direct hanya 5%, dari anggaran yang dialokasi, 80% lebih ke koordinasi dan berbagai macam rapat maupun perjalanan dinas," tutur Sri Mulyani.

Baca: PMI Manufaktur RI Anjlok, Ini Tanggapan Sri Mulyani!

"Sehingga ini tadi juga ditanyakan Pak Presiden mengenai bagaimana cara memperbaiki intervensi kebijakan, rule, maupun dari implementasi," ujarnya.

Untuk 2024 sendiri, anggaran program penurunan stunting telah dialokasikan dalam APBN melalui pos anggaran kesehatan dengan rencana kisaran Rp 187,9 triliun - Rp 200 triliun. Terdiri daru program penajaman lokasi dan intervensi percepatan penurunan stunting (suplementasi gizi mikro dan makro & imunisasi), penguatan teknologi dan kemandirian farmasi, penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, serta penguatan sistem kesehatan yang handal antara lain DAK Fisik untuk peningkatan sarana dan prasarana.

Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem masuk ke anggaran perlindungan sosial. Pada 2024, total besarannya Rp 503,7 triliun - Rp 546,9 triliun, untuk program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui PKH, Kartu Sembako, BLT Desa; penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk antisipasi aging population melalui integrasi program; penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain program Sentra Kreasi; atensi sebagai wadah kegiatan kewirausahaan; dan mendorong perlindungan sosial adaptif melalui protokol perlinsos di masa krisis/bencana

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Geram, Dana Pemda Parkir di Bank Capai Rp123 T