Ramai-ramai Pabrik Hengkang dari DKI, Ini Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) buka suara perihal eksodus relokasi pabrik dari KBN ke daerah lain. Salah satu penyebabnya adalah karena tingginya upah minimum provinsi (UMP) yang ada di Jakarta. Manajemen pun mengakui hal itu menjadi penyebab utama terjadinya eksodus relokasi.

"Dapat kami sampaikan berdasarkan pendalaman kami kepada para tenant, faktor utama dari banyaknya pabrik yang tutup adalah rate UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta yang setiap tahun mengalami kenaikan berdasarkan regulasi dari pemerintah sebagai upaya penjaminan kesejahteraan masyarakat," kata VP Corporate Secretary PT Kawasan Berikat Nusantara Desy Ika Sulisty kepada CNBC Indonesia, Rabu (31/5/2023).

"Serta menurunnya permintaan global akibat pandemi Covid 19 yang terjadi pada 2020 dan 2021 dengan berdampak pula pada resesi ekonomi," sebutnya.

Desy membantah penutupan dan eksodus pabrik-pabrik tersebut karena biaya sewa dan pajak yang terlalu mahal. Menurutnya, faktor utama adalah kenaikan UMP setiap tahun di mana saat ini nilai UMP DKI Jakarta 2023 ada di Rp 4.901.798. Alhasil, UMP sebesar itu tidak cocok untuk sektor padat karya seperti tekstil yang sebelumnya banyak di KBN.

Pantauan CNBC Indonesia di KBN beberapa waktu lalu, nampak aktivitas ekonomi yang cenderung lebih sepi dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun, KBN menerangkan, sudah mulai ada perpindahan sektor dari padat karya menuju sektor lain seperti penyimpanan depo.

"Gambar salah satu ruas jalan di Kawasan KBN Marunda yang nampak sepi aktivitas. Sejatinya, di Jl Madiun terdapat kegiatan depo peti kemas dengan banyak kendaraan trailer yang mengangkut container dan beberapa kegiatan pergudangan. Namun, gudang yang tampak difoto hanya tersewa pada lantai 1 (dasar) sehingga bangunan dua lantai tersebut terlihat tidak ada kegiatan," kata Desy.

Berdasar data sales yang ter-update setiap bulan, saat ini occupancy lahan yang tersewa di KBN Marunda mencapai 74,76% dan KBN Cakung sebesar 71,73%. Dari data tersebut, manajemen memasukkan sisa lahan sewa ke dalam program revitalisasi, termasuk di dalamnya renovasi, penyediaan kantong parkir, serta pemanfaatan bangunan menjadi pergudangan.

"PT KBN dipercaya mengelola kawasan industri di Jakarta Utara, meliputi Kawasan Cakung, Marunda & Tanjung Priok dengan luas area keseluruhan skeitar 600 ha, berstatus berikat dan non berikat. Di atas lahan tersebut, disediakan bangunan pabrik, gudang, depo kontainer, lahan industri hingga pelabuhan, serta terkoneksi dengan akses jalan tol dua arah yang terintegrasi dengan pelabuhan domestik maupun internasional," kata Desy.

"Untuk diketahui, PT KBN merupakan member Holding Danareksa dengan komposisi saham 73,15% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 26,85% dimiliki oleh Pemprov. DKI Jakarta," pungkas Desy.