Nikel RI Dikucilkan, Intip Isi Negosiasi Luhut dengan AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) membeberkan kabar terkini mengenai proses negosiasi RI dengan Amerika Serikat terkait nikel Indonesia yang bakal 'dikucilkan' AS dalam paket subsidi hijau melalui kredit pajak Inflation Reduction Act (IRA).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan perkembangan negosiasi terkini. Dia mengatakan, pihaknya masih berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat (AS) terkait potensi nikel Indonesia.

"Kalau positif ya masih diajak ngobrol," ungkap Seto saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Lebih lanjut, Seto mengatakan bahwa negosiasi dengan pihak Amerika Serikat salah satunya membicarakan perihal birokrasi, substansi dan potensi nikel di Indonesia.

"Ya itu tadi tantangan kan sama dengan Indonesia kan ada birokrasi, di sana ada birokrasi. Kita bicara substansi dulu, dalam artian ya kita bicara, oh ini nikel Indonesia. Ini landscape Indonesia seperti ini. Pemain siapa, teknologi akan gimana, pengaturan lingkungan seperti apa," lanjut Seto.

Dia juga mengatakan bahwa proses negosiasi berjalan lancar dan mendapatkan respons positif.

Apalagi, lanjutnya, AS menargetkan penjualan mobil listrik akan mendominasi pada 2032 mendatang, bahkan hingga 67% dari total penjualan mobil di AS.

"Mereka bilang 2032 itu mereka mau 67% mobil yang dijual di Amerika Serikat itu EV. Kalau sekarang mereka jual, lets say 14 juta mobil per tahun, kalau 2032 ya gampang kita ngomong 20 juta deh, kalau sepertiganya at least 15 juta mobil, kalau semuanya EV bisa dihitung baterainya berapa banyak yang mereka butuhkan," paparnya.

Dengan begitu, Seto menilai nikel Indonesia tetap masih dibutuhkan untuk menyokong produksi mobil listrik di AS.

"Kalau mereka mau majority-nya tetap dari Indonesia. Karena Kanada, Australia, belum ada announce capacity expansion yang signifikan, semuanya dari Indonesia," tandasnya.

Baca: AS Kucilkan RI, Jokowi Akhirnya Turun Tangan!

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun tangan, menanggapi dikucilkannya komoditas Indonesia yakni produk nikel oleh Amerika Serikat (AS).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun sudah mengetahui perihal pengucilan nikel dari Indonesia kepada AS tersebut. Maka dari itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus tetap membangun ekosistem, termasuk kendaraan listrik (EV) menjadi besar supaya bisa menjadi pemain rantai pasok global.

"Kita ini dihambat terus, termasuk soal IRA. Sebenarnya posisi kita enak untuk melawan, karena mereka sedang sbuk dengan geopolitik masing-masing," ungkap Jokowi di Istana Negara, dikutip Selasa (30/5/2023).

Karena hal itu, Presiden Jokowi berharap pemimpin atau Presiden ke depan bisa menjadi sangat menentukan untuk Indonesia meloncat menjadi negara maju khususnya dalam pengembangan hilirisasi nikel menjadi baterai EV.

"Jadi Presiden 2024, 2029, 2034 sangat menentukan ini. Tinggal pilih saja. Siapapun pemimpinnya, kabinetnya harus orang-orang terpilih, kuat dan bisa bekerja secara detil, tidak bisa hanya makro saja, persoalan global sangat rumit," ungkap Jokowi.

Seperti diketahui, AS kini berencana mengeluarkan kebijakan paket subsidi hijau yang diatur dalam Inflation Reduction Act (IRA). Undang-undang ini mencakup US$ 370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.

Namun, produk baterai kendaraan listrik yang mengandung komponen nikel dari Indonesia dikabarkan tidak akan mendapatkan paket subsidi tersebut. Alasannya, Indonesia belum memiliki Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan AS.

Pada awal April lalu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sempat terbang ke AS untuk mengajukan proposal Limited FTA khususnya soal nikel.

Namun, Luhut sempat menyatakan jika AS tidak segera menjalin kerja sama dengan Indonesia atau tidak menyetujui Limited FTA dengan Indonesia, maka yang akan rugi adalah pihak AS itu sendiri.

"Kita akan bicara (dengan AS), karena kalau tidak, mereka akan rugi juga dan green energy yang kita punya untuk proses prekursor katoda itu mereka nggak dapat dari Indonesia karena kita nggak punya Free Trade Agreement/FTA dengan mereka," tegasnya saat konferensi pers di gedung Kemenko Marves, Senin (10/4/2023).

Baca: Akhir Tahun Indonesia Bakal Punya Indeks Nikel Sendiri!

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Nyaris Dikucilkan Gegara Nikel, Luhut Bakal Terbang ke AS