Simak! Jawab Sri Mulyani ke PDIP & Nasdem Soal Mobil Listrik

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan program pemberian subsidi kendaraan listrik atau mobil listrik.

Ini ia sampaikan menanggapi kritikan yang dilontarkan berbagai fraksi DPR terhadap kebijakan itu saat membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024.

Kata Sri Mulyani, kebijakan pemberian subsidi untuk pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) itu akan terus dilanjutkan untuk memposisikan Indonesia secara strategis dalam geopolitik terkait pengembangan kendaraan listrik, juga tren dari kesadaran ancaman krisis iklim yang makin meluas.

Baca: Amerika Tak Jadi "Bangkrut", Masalah Ngeri Baru Muncul!

Oleh karena itu, pemerintah kata dia akan menggunakan instrumen fiskal dalam mempercepat transformasi ekonomi ini, karena tidak hanya menciptakan nilai tambah yang tinggi seperti meningkatkan kesempatan kerja dan untuk mentransformasikan energi yang makin ramah lingkungan dalam rangka penurunan emisi, melainkan untuk meningkatkan efisiensi subsidi energi.

"Namun strategi ini juga tempatkan Indonesia pada poros strategis dalam pusaran geopolitik dunia," ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Ia menambahkan, dukungan untuk pengembangan ekosistem industri KBLBB sebetulnya juga dilakukan oleh banyak negara, bahkan Amerika Serikat hingga Eropa, seperti Jerman dan Inggris. China dan negara tetangga Indonesia di ASEAN seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia juga mendukung industri itu dengan fiskalnya.

"Semuanya secara massive melakukan formulasi kebijakan untuk perkuat ekosistem industri KBLBB," tegas Sri Mulyani.

Baca: PKS & Demokrat Minta IKN Ditunda, Sri Mulyani Jawab Begini!

Oleh sebab itu, ia menekankan, Indonesia tidak boleh jadi penonton apalagi Indonesia menjadi produsen mineral yang sangat menuturkan dunia di Industri ini. Produsen kendaraan bermotor di banyak negara pun telah berkomitmen mengallhkan produksi 100% mobil listrik pada 2035 hingga 2040.

"Jadi mobil listrik menjadi tren keniscayaan. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif tifak hnya dari sisi supply yaitu menarik investor datang ke Indonesia tapi investor juga pertimbangkan makin kuat apabila domestic demand juga memiliki peranan yang sangat penting," ucap Sri Mulyani.

"Oleh karena itu instrumen fiskal menjaga kepentingan strategis Indonesia dalam kancah persaingan yang sangat sengit," tuturnya.

Empat Fraksi di DPR melontarkan kritikan pemberian subsidi mobil listrik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat menyampaikan pandangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024.

Fraksi pertama yang mengkritisi pemberian subsidi mobil listrik itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat pembacaan pandangan fraksi yang dibacakan oleh Anggota DPR Masinton Pasaribu. Kata Masinton, seharusnya subsidi itu bisa dialihkan untuk memajukan sektor industri lain yang lebih krusial bagi tanah air.

Ia mengutarakan, di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), diantaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.

"Oleh karena itu pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah, intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan," kata Masinton saat Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Baca: Pak Anies Dengar! Pesan Jokowi Soal Subsidi Kendaraan Listrik

Selanjutnya, kritikan terhadap mobil listrik itu disampaikan oleh Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagaimana pandangannya dibacakan oleh Anggota DPR Fauzi Amro. Menurutnya, subsidi kendaraan listrik itu seharusnya bisa diarahkan untuk mendorong kemajuan sektor pertanian, karena subsidi pupuk dari tahun ke tahunnya malah turun.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," ujar Fauzi.

Saat munculnya subsidi mobil listrik, ia menekankan subsidi pupuk malah terus turun lima tahun terakhir. Ia mengatakan, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, namun pada 2020 menjadi Rp 31 triliun, 2021 tersisa Rp 29,1 triliun, 2022 menjadi hanya Rp 25,3 triliun dan pada 2023 hanya tinggal Rp 24 triliun.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun," ucap Fauzi.

Lalu, Fraksi Partai Demokrat yang kritikan terhadap subsidi kendaraan listrik nya disampaikan oleh Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Menurutnya, Fraksi Demokrat memandang supaya anggaran subsidi mobil listrik tahun depan dialihkan untuk infrastruktur dan ekosistem energi ramah lingkungan yang massal ketimbang pribadi.

"Demokrat mendukung infrastruktur energi ramah lingkungan dan transportasi massal. Tapi kami memandang subsidi listrik kendaraan pribadi justru kontra produktif karena seolah-olah subsidi ini ke pengusaha dan masyarakat mampu, bukan rakyat kecil yang tidak butuh uluran pemerintah," tutur dia.

Terakhir, kritikan dilontarkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan oleh Anggota DPR Eko Hendro Purnomo. Menurutnya, subsidi kendaraan listrik ini tidak tepat sasaran dari sisi belanja negara, sebab tidak berimplikasi pada orang banyak, melainkan hanya segelintir orang.

"Contoh antara lain subsidi mobil listrik, lebih baik diarahkan untuk pemerintah berikan subsidi ke transformasi umum yang digunakan sehari-hari masyarakat kelas bawah atau subsidi pertanian, yaitu pupuk yang selalu makin turun," ucap Eko.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Termasuk PDIP, DPR 'Serang' Jokowi Soal Mobil Listrik!