Jumlah PNS 10 Tahun Terakhir Turun, Benar Digantikan Robot?

Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dalam 10 tahun terakhir terus merosot, bahkan mencapai titik terendahnya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Juni 2022, jumlah PNS saat ini sebanyak 3.992.766, turun sekitar 8,48% dari jumlah PNS pada 2013 sebanyak 4.362.805.

Jika dirunut per tahunnya, jumlah PNS terbanyak 10 tahun terakhir terjadi pada 2015 sebanyak 4.593.604, lalu terus merosot secara konsisten hingga 2022. Pada 2021 saja jumlahnya sudah 3.995.634.

"Jumlah PNS Republik Indonesia yang berstatus aktif per 30 Juni 2022 adalah 3.992.766 atau mengalami penurunan 0,1 % dibandingkan dengan jumlah PNS pada 31 Desember 2021," dikutip dari buku itu, Senin (29/5/2023).

Kendati begitu, bila dibedah lebih detail antara jumlah PNS di instansi pusat dan daerah, angkanya menunjukkan kenaikan untuk PNS di tingkat pusat, sedangkan di daerah terus menerus turun dari tahun ke tahunnya.

Pada 2013, jumlah PNS di pusat sebanyak 891.509 orang sedangkan pada daerah 3.471.296. Sementara itu, pada 2022 jumlah PNS di instansi pusat menjadi 963.171 orang dan di daerah 3.029.595.

"Terdapat kenaikan jumlah PNS yang bekerja pada instansi pusat. Sedangkan PNS yang bekerja di instansi daerah mengalami penurunan," sebagaimana tertulis di dokumen itu.

Meski demikian, jumlah PNS masih mendominasi dari total ASN. Jumlah ASN sebanyak 4.344.552 orang. Terdiri dari PNS yang sebanyak 3.992.766 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 351.786.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo beberapa tahun terakhir memang gencar mengefisiensikan sumber daya manusia di lingkungan PNS. Sebab ia mendorong transformasi pelayanan publik secara digital alias menggunakan robot.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, hal ini merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo melalui reformasi birokrasi utamanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tata kelola birokrasi di Indonesia. ASN, termasuk PNS nantinya akan duet dengan digitalisasi.

"Reformasi birokrasi administrasi pemerintahan, pemerintah harus bersiap disrupsi teknologi dan iklim digital dengan terus berbenah dan membangun birokrasi digital dengan fokus perbaikan sebagai digitalisasi struktur, kultur, maupun kompetensi," paparnya dalam Forum Konsultasi Publik tahun lalu.