Bikin Murka RI, Begini Siasat Pemerintah Buat Shell
Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
29 May 2023 10:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah RI melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluapkan kemurkaannya terhadap Shell. Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Belanda itu dinilai tidak bertanggung jawab pasca mundur dari proyek gas abadi Blok Masela.
Pasca mundur, sampai sejauh ini pelepasan hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar 35% tak kunjung dilepaskan oleh Shell. Dengan begitu, pengembangan proyek Masela tak punya kepastian
Oleh karena kekesalannya, Menteri Arifin menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi ulang rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.
Di mana, jika dalam lima tahun sejak PoD ditandatangani atau sejak tahun 2019, proyek Blok Masela tidak berjalan, maka ketentuannya proyek tersebut akan kembali ke negara.
"Kan 5 tahun kalau tidak dilaksanakan apa-apa kita akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk itu, ini kan sudah berapa tahun 2019-2023 udah 4 tahun makanya kita ingetin aja ini, sekarang ini juga yang merasa dirugikan juga Indonesia," kata dia.
Sebagaimana diketahui, terdapat dua operator pengelola Blok Masela. Yakni Shell dengan 35% dan INpex Corporation sebesar 65%. Menteri Arifin bilang, bahwa Inpex terlihat kesungguhannya untuk mengelola Blok Masela ini, sementara Shell tidak.
"Sekarang ini juga yang merasa dirugikan juga Indonesia. Inpex sudah ada kesungguhannya, tapi gak tahu Shell ini sudah mundur gak bertanggung jawab, tulis itu," tegas Arifin.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan jika rencana pengembangan proyek Blok Masela tidak kunjung segera dilaksanakan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi. Mengingat, proses pelepasan PI oleh Shell ini membuat rencana pengembangan Blok Masela oleh Inpex selaku operator menjadi berlarut-larut.
"Kalau misalnya isu pelepasan PI Shell menjadi salah satu faktor Inpex ini gak bisa jalan, kalau Shell terlalu lama menahan dan tidak segera melaksanakan divestasi yang sudah dijanjikan sejak lama, sejak awal 2020 kan, sudah tiga tahunan, oleh karena itu kita mesti review apa yang bisa kita ambil," kata Dwi saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (24/5/2023).
Oleh sebab itu, Dwi berharap agar rencana pengembangan Blok Masela dapat berjalan kembali. Pasalnya, apabila operator maupun pemegang PI tidak segera melaksanakan kegiatan, pemerintah akan segera mengambil sikap.
"Tentu government mengambil langkah-langkah supaya apa saja hal-hal yang menjadi pending matters untuk bisa diselesaikan, kita harapkan kontraktor maupun pemegang PI bertanggung jawab atas POD yang disetujui tersebut," ujarnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Murkanya Menteri Jokowi ke Shell: Kalau Udah Gak Mau Ya Udah!
Most Popular