Menteri Jokowi Murka ke Shell: Kita Lihat Siapa yang Kuat!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah RI melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sudah tak bisa lagi menutupi kemurkaannya terhadap Shell. Perusahaan asal Belanda ini dinilai tidak memiliki kesungguhan atas pengelolaan Blok Migas yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) RI yakni Blok Masela.

Setelah menyatakan mundur dari Indonesia, Shell tak kunjung punya kejelasan atas pelepasan hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar 35% di Blok Migas yang memiliki nilai investasi sebesar US$ 19,8 miliar.

Oleh karena itu, Menteri Arifin mengancam akan mengevaluasi rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela. Sebagaimana diketahui bahwa lima tahun setelah PoD ditandatangani atau sejak 2019 proyek tersebut tak jalan, maka akan dikembalikan ke negara.

Baca: Shell Bikin RI Murka: Gak Tanggung Jawab!

"Kan 5 tahun kalau tidak dilaksanakan apa-apa kita akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk itu (ambil alih), ini kan sudah berapa tahun 2019-2023 udah 4 tahun makanya kita ingetin aja ini, sekarang ini juga yang merasa dirugikan juga Indonesia," ujar Menteri Arifin pada pekan lalu.

Atas ancaman evaluasi PoD itu, Menteri Arifin tak takut jika Shell akan membawa pemerintah Indonesia ke dalam gugatan arbitrase internasional. "Kita lihat saja nanti adu kuatnya gimana kita sekarang juga sedang review," ujar Menteri Arifin.

"Sekarang ini juga yang merasa dirugikan juga Indonesia. Inpex sudah ada kesungguhannya, tapi gak tahu Shell ini sudah mundur gak bertanggung jawab, tulis itu," tegas Arifin.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan jika rencana pengembangan proyek Blok Masela tidak kunjung segera dilaksanakan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi. Mengingat, proses pelepasan PI oleh Shell ini membuat rencana pengembangan Blok Masela oleh Inpex selaku operator menjadi berlarut-larut.

"Kalau misalnya isu pelepasan PI Shell menjadi salah satu faktor Inpex ini gak bisa jalan, kalau Shell terlalu lama menahan dan tidak segera melaksanakan divestasi yang sudah dijanjikan sejak lama, sejak awal 2020 kan, sudah tiga tahunan, oleh karena itu kita mesti review apa yang bisa kita ambil," kata Dwi saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (24/5/2023).

Oleh sebab itu, Dwi berharap agar rencana pengembangan Blok Masela dapat berjalan kembali. Pasalnya, apabila operator maupun pemegang PI tidak segera melaksanakan kegiatan, pemerintah akan segera mengambil sikap.

"Tentu government mengambil langkah-langkah supaya apa saja hal-hal yang menjadi pending matters untuk bisa diselesaikan, kita harapkan kontraktor maupun pemegang PI bertanggung jawab atas POD yang disetujui tersebut," ujarnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Murkanya Menteri Jokowi ke Shell: Kalau Udah Gak Mau Ya Udah!