Ramai DPR Kritik Kebijakan Terakhir Jokowi, Ini Kata Ekonom!
Foto: Infografis/ Ketika yang Banting Tulang Jokowi yang Menang China/ Aristya
Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik segelintir kebijakan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Hal-hal yang dikritik antara lain terkait subsidi mobil listrik, gaji PNS, utang negara, hingga
Direktur Indef Tauhid Ahmad menyebut pemerintah seharusnya tidak menerapkan kebijakan subsidi mobil listrik. Mengingat ekosistem untuk mobil listrik belum cukup baik.
"Saya komen soal subsidinya, jadi ekosistemnya harus diperbaiki dulu," kata Tauhid kepada CNBC Indonesia, Kamis (25/5/2023).
Perbaikan ekosistemnya dapat dimulai dengan memperbanyak pengadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Kemudian, pemberian subsidi harusnya hanya diberikan untuk produk-produk mobil listrik lokal.
"Produk lokal harusnya dikembangkan bukan memperluas dengan produk luar meskipun ada TKDN, justru yang akan memenuhi pasar kita, 40% dari TKDN itu bukannya nilai tambah, hanya komponen, nilai tambah terbesar dimiliki tentu saja para pelaku dari luar, sementara mobil listrik kita enggak ada yang mendukung pemerintah," jelas Tauhid.
Selanjutnya, pemerintah juga harus menguatkan ekosistemnya melalui insentif seperti insentif PPNBM, intensif retribusi pajak daerah, insentif parkir, intensif pajak kepemilikan dan lainnya. Tauhid juga meminta pemerintah untuk memperkuat industri baterai dalam negeri.
Selain mengenai subsidi mobil listrik, tiga fraksi juga menyuarakan agar gaji PNS naik. Tauhid mengaku kontra terhadap kritik tersebut. Menurutnya, permasalahannya bukan di gaji melainkan pada tunjangannya.
"Harus dilihat itu kesenjangan antar gaji yang sebenernya problem bukan kenaikannya sendiri, berarti yang tinggi tetep tinggi. Problemnya tadi kesenjangan itu sebenernya," ujarnya.
Tauhid menyarankan agar kenaikan gaji PNS lebih baik ditunda saja. Hal ini malah akan menambah beban utang.
"Kenaikan gaji PNS saya kira tidak di 2024, ditunda apalagi situasi keuangan kita utangnya masih cukup banyak, jadi itu akan menambah beban kita," kata Tauhid.
Tauhid menyarankan dua alternatif agar utang negara tidak semakin membengkak yaitu dengan meningkatkan pajak dan juga mengurangi anggaran belanja. Selain itu, nilai defisitnya harus di bawah 1,5 persen.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPR juga mengkritik terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bukan merupakan prioritas. Namun, menurut Tauhid, lebih baik anggarannya saja yang dikurangi.
"Anggaran IKN itu 20 persen APBN, 20 persen dari Rp 466 triliun itu kan sekitar Rp 90 triliunan dan periodenya itu bisa 4-5 periode, 20 tahun bisa lebih, kalau semua dihabiskan rencana pemerintah kan bisa Rp 44 triliun mungkin lebih sampai 2024, artinya separuh itu dihabiskan dalam waktu 2 tahun ini. Yang kasian adalah periode presiden berikutnya," ujar Tauhid.
[Gambas:Video CNBC]
Kepala Desa Minta Perpanjangan Jabatan, Ini Kata Jokowi!
(mij/mij)
