Keras! JK Sebut Kebijakan Jokowi Ini Tak Perlu Dilanjutkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyampaikan kritik keras soal kebijakan subsidi BBM yang ada di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dia tak mempermasalahkan soal subsidi tersebut, namun menurutnya jangan sampai subsidi diberikan terus menerus.

"Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub CNBC Indonesia, dikutip Minggu (21/5/2023).

Baca: Jusuf Kalla: Dalam Setahun, Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 T

Menurutnya masyarakat sebenarnya mampu membeli BBM, bahkan tanpa ada kebijakan subsidi. Ini juga terjadi saat dia menjabat wapres tahun 2005 lalu, yang saat itu melakukan kenaikan BBM sampai 100%.

"Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya.

Selain itu, JK juga menyinggung nilai ekspor yang naik. Namun nyatanya tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang baik juga.

JK juga mengatakan kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Namun catatannya adalah dampaknya belum maksimal untuk masyarakat Indonesia.

"Hilirisasi itu baru memiliki dampak yang baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka dampaknya menjadi kecil," kata dia.

Baca: Chatib Basri Buka-bukaan soal Dedolarisasi & Kekuatan Yuan

Kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini pun harus dievaluasi secara terus menerus.

Pemerintah selanjutnya tidak punya kewajiban untuk melanjutkan kebijakan yang ada sekarang.

"Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang," pungkasnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article JK Sebut Kebijakan Jokowi Ini Tak Patut Dilanjutkan