Jusuf Kalla: Dalam Setahun, Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, dalam setahun pemerintah membayar utang mencapai Rp 1.000 triliun.

Hal tersebut disampaikan JK saat berpidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta kemarin Sabtu (20/5/2023).

JK mengungkapkan, persoalan ekonomi akibat krisis yang pernah terjadi sebelumnya pada 1998, hingga menimbulkan kekacauan di beberapa penjuru negeri jangan sampai terjadi.

Baca: Chatib Basri Buka-bukaan soal Dedolarisasi & Kekuatan Yuan

Persoalan ekonomi di Indonesia mengenai utang, kata JK juga sudah mengakar. Dia bahkan membenarkan utang luar negeri Indonesia yang cukup besar, seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada kesempatan yang sama.

"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," jelas JK, dikutip Minggu (21/5/2023).

JK berharap persoalan utang yang sudah membengkak saat ini, bisa terus diselesaikan, agar tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia.

"Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya, ibu-ibu (flexing) pakai tas bagus jadi musuh masyarakat, apalagi pakai tas Hermes, bukan dia yang salah suaminya yang ditawan. Ada anak pakai motor besar jadi musuh masyarakat," ujarnya.

Menurut JK, masalah sosial yang terjadi saat ini menandakan adanya kondisi sosial yang buruk di negeri ini, khususnya pada pemerataan ekonomi.

JK khawatir, apabila pemerataan dan keadilan sosial tidak segera terlaksana, maka peristiwa kerusuhan Mei 1998 bisa terulang kembali. "Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," jelas JK.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, AHY mengaku banyak keluhan datang dari masyarakat. Keluhan itu tentang bagaimana anggaran negara yang sudah banyak digelontorkan pemerintah untuk pembangunan proyek-proyek tidak langsung dirasakan oleh masyarakat kecil.

Ditambah, kata AHY utang Indonesia yang terus membengkak lebih dari Rp 7.800 triliun. "Bertambah lebih dari Rp 5.000 triliun sejak delapan tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita," jelas AHY.

Maka kata AHY jangan heran, jika presiden terpilih mendatang akan dibebankan dengan utang yang menumpuk.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, utang pemerintah hingga 31 Maret 2023, tembus Rp 7.879,97 triliun atau meningkat Rp 17,39 triliun dari posisi utang pada bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.861,68 triliun.

Baca: Negosiasi Utang Buntu, AS Terancam 'Bangkrut' 1 Juni

Adapun rasio utang pemerintah, hingga 31 Maret 2023 mencapai 39,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Rasio itu naik jika dibandingkan dengan rasio pada Februari 2-23 yang mencapai 29,09%.

Menilik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang disebutkan sebesar 60% terhadap PDB. Pemerintah pun mengklaim, telah melakukan pengelolaan utang secara baik dan terkendali.

(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kritik Kebijakan RI, JK: Tukang Las China Dibawa ke Sini