JK Kritik Soal Mobil Listrik, BBM & Proyek Kesayangan Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla buka suara perihal kebijakan-kebijakan atau program yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini. Dalam hal ini, Jusuf Kalla memberikan beberapa kritikan atas program yang dibuat kementeriannya bahkan sampai program kesayangannya yakni hilirisasi pertambangan.

Pertama, soal subsidi mobil listrik, JK menyatakan memang bahwa pengadaan mobil dan motor listrik itu penting di Indonesia untuk mencapai target net zero emision atau emisi rendah hingga tahun 2060.

Namun, pengembangan mobil listrik harus diseimbangkan dengan pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). "Sekarang bersamaan tapi jalannya lambat. Karena kalau memberikan insentif ke mobil listrik, maka harus diberikan ke pembangunan listrik, kalau tidak maka tidak ada efeknya, hanya pindah saja," ungkap JK dalam Nation Hub, CNBC Indonesia, dikutip Jumat (19/5/2023).

Baca: Anies Kritik Mobil Listrik, Jusuf Kalla Buka Suara

Disamping itu, ia mengkritik mengenai subsidi kendaraan listrik. JK bilang, semua subsidi harus diperhitungkan, jangan sampai pajak masyarakat jatuh ke orang-orang yang mampu.

"Masih banyak dana yang dibutuhkan untuk contohnya pemerintah sendiri mengakui bahwa ada puluhan kilometer jalan di negeri ini rusak, artinya anggaran infrastruktur semuanya harus dievaluasi ulang," terang JK.

Kedua, terkait dengan subsidi BBM: JK menyampaikan kebijakan subsidi BBM tak dilanjutkan di masa mendatang. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu.

Baca: Jusuf Kalla Komentar Pedas soal Hilirisasi Smelter Jokowi

"Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya.

Ketiga, soal hilirisasi mineral: sebagaimana diketahui, proyek hilirisasi menjadi salah satu proyek kesayangan Presiden Jokowi. Hal itu karena dinilai mampu meningkatkan nilai tambah ekspor.

JK menyampaikan terdapat kebijakan pemerintah yang baik yakni hilirisasi. Namun, hilirisasi baru bisa memiliki dampak yang baik jika pembangunan smelter dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan nasional.

"Kalau semuanya oleh asing maka dampaknya menjadi kecil. Kebijakan harus dievaluasi tidak berarti pemerintah siapapun di masa datang harus evaluasi ini, jangan bahwa pemerintah nanti harus mengikuti kebijakan pemerintah sekarang," tandas JK.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article JK Minta Proyek Kesayangan Jokowi Harus Dievaluasi, Ada Apa?