Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa pemerintahannya gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mempermudah jalannya rantai pasok di Indonesia, namun sayangnya hal ini tidak tercermin indeks kinerja logistik (LPI) yang terus anjlok.
LPI merupakan alat perbandingan interaktif yang menunjukkan nilai kinerja logistik suatu negara secara umum, serta bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam kinerja logistik perdagangan negara.
Kinerja logistik Indonesia kerap anjlok setiap tahunnya, LPI Indonesia pada 2016 berada pada peringkat 63 secara global, turun dibandingkan pada posisi 2014 yang menempati peringkat ke-53 dan sempat naik pada posisi ke-45 pada 2018.
Sayangnya pada 2023, peringkat kinerja logistik di Indonesia malah turun 16 peringkat dari posisi 2018, menjadi peringkat ke-61 dari 139 seluruh negara di dunia, dengan penurunan skor dari 3,15 menjadi 3,0.
Jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, yang masuk dalam laporan ini, peringkat pertama ditempati oleh Singapura dengan skor LPI mencapai 4,3, disusul oleh Malaysia yang berada di peringkat 31 secara global, dengan skor LPI 3,6.
Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur di Indonesia belum efektif dalam mempermudah pendistribusian barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Padahal ini adalah pertimbangan yang sangat krusial untuk menarik investor ke tanah air.
Indonesia bahkan masih tertinggal dari Thailand yang berada di urutan ke-37 secara global, dengan skor LPI 3,5. Sementara itu, Filipina dan Vietnam masing-masing berada di urutan ke-47 dan 50 dengan nilai LPI sama yaitu 3,3.
Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengungkapkan, skor LPI tidak hanya dapat menggambarkan kinerja logistik suatu negara, namun juga dapat menjadi salah satu pertimbangan investor untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.
"Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan LPI itu, di samping meningkatkan kinerja logistik Indonesia secara umum," ujar Setijadi dalam keterangannya, dikutip Jumat (19/5/2023).
Ekonom Senior Faisal Basri mengaku tak heran jika biaya logistik di Indonesia masih dinilai terlampau tinggi. Karena biaya logistik di Indonesia mencapai 22% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari negara di kawasan ASEAN termasuk Malaysia yang hanya 13% dari PDB.
"Logistic cost kita itu 22% dari PDB, jadi istilahnya itu habis di ongkos karena apa 80% barang di Indonesia diangkut lewat darat. Padahal di seluruh dunia 70% barang itu diangkut lewat laut karena ongkos darat 10 kali lebih mahal dari laut," kata Pak Faisal dalam diskusi CORE Indonesia, dikutip Jumat (18/5/2023).
Merujuk data World Bank, 2 dari 6 komponen LPI Indonesia justru naik dibandingkan tahun 2018 yakni, customs score (dari 2,7 menjadi 2,8) dan infrastructure score (dari 2,895 menjadi 2,9).
Komponen lainnya yang menjadi pemberat dalam LPI kita ada pada Timelines (dari 3,7 menjadi 3,3) dan Tracking & Tracing (dari 3,3 menjadi 3,0), diikuti International Shipments (dari 3,2 menjadi 3,0), dan Logistics Competence & Quality (dari 3,1 menjadi 2,9).
Plt. Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan, penurunan skor LPI Indonesia 2023 antara lain dipengaruhi oleh disrupsi rantai pasok yang terjadi selama pandemi dan pasca Covid-19 yang menyebabkan proses pengiriman di pelabuhan menjadi tidak efisien.
Faktor lainnya ialah tensi geopolitik global yang sempat tinggi membuat transaksi perdagangan internasional menjadi terhambat.
Jika kita melihat score Port Dwell Time yang juga dikeluarkan World Bank pada report ini, rata-rata dwelling time Indonesia berada di 3,2 hari. Angka ini meningkat cukup signifikan dan di kawasan ASEAN hanya berada di bawah Singapura yang memiliki score 3,0.
Ferry pun tak menampik kinerja logistik Indonesia yang terus merosot ini, akan mengganggu jalannya aktivitas perdagangan dan rantai pasok atau supply chain.
"Secara umum, penurunan kinerja logistik akan mengganggu jalannya aktivitas perdagangan dan rantai pasokan (supply chain)," jelas Ferry kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/5/2023).
Sebab, lanjut Ferry rantai pasokan efektif dalam memfasilitasi perdagangan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim yang berpengaruh terhadap permintaan investasi asing langsung di Indonesia.
"Biasanya investor akan mempertimbangkan kondisi logistik suatu negara sebelum menentukan investasi," ujarnya lagi.
Kinerja logistik juga mencerminkan aliran barang secara efektif dan efisien, meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi dan jasa layanan, serta informasi terkait mulai dari tempat asal barang sampai ke tempat konsumen.
Sektor logistik juga sangat berkaitan erat dengan infrastruktur, regulasi pemerintah, perjanjian dalam perdagangan, biaya logistik, sarana dan prasarana termasuk jasa logistik dan kendali atas barang jasa yang diperdagangkan.
Dalam hal ini, meskipun terjadi penurunan terhadap peringkat LPI Indonesia terutama pada indikator Timelines, Tracking & Tracing, International Shipments dan Logistics Competence & Quality, Ferry mengklaim pemerintah menjaga agar tidak terpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia.
Dengan data tersebut, membuktikan komitmen pemerintah untuk memastikan tetap terjaganya aktivitas perdagangan internasional dan investasi di Indonesia, melalui penciptaan strategi dan penguatan regulasi, jelas Ferry.
Pemerintah, kata Ferry akan menciptakan strategi melalui National Logistic Ecosystem (NLE) yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut, hingga barang tiba di Gudang termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman.
Program tersebut dapat dilihat secara transparan dan terintegrasi melalui sistem sehingga membuat proses bisnis lebih efisien dan efektif.
Adapun secara regulasi, akan dikuatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang berisi terkait rencana aksi dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
"Sehingga penurunan peringkat LPI ini tidak berdampak secara signifikan terhadap keseluruhan investasi di Indonesia," tutur Ferry.
Sementara, jika dilihat dari anggaran infrastruktur yang tersedia, pemerintahan Jokowi selalu jor-joran untuk pembangunan infrastruktur di tanah air.
Anggaran infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik tiga kali lipat. Merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur melonjak 120% pada era Presiden Jokowi, dari Rp 177,9 triliun pada 2014 menjadi Rp 391,7 triliun pada 2023.
Sepanjang masa periode penuh pemerintahannya (2014-2022), Jokowi sudah menghabiskan anggaran infrastruktur sebanyak Rp 2.778,2 triliun. Jumlah tersebut melonjak tiga kali lipat lebih dibandingkan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005-2013 yakni Rp 824,8 triliun.
Merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi (2014 sampai 2023) yakni:
- Tahun 2014: Rp 177,9 triliun
- Tahun 2015: Rp 256,1 triliun
- Tahun 2016: Rp 269,1 triliun
- Tahun 2017: Rp 381,2 triliun
- Tahun 2018: Rp 394 triliun
- Tahun 2019: Rp 394,1 triliun
- Tahun 2020: Rp 307 triliun
- Tahun 2021: Rp 403,3 triliun
- Tahun 2022: Rp 373,1 triliun
- Tahun 2023: Rp 391,7 triliun.
