Dear Pengganti Jokowi, Ahli Peringatkan Ancaman Ini Intai RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, setiap tahun diperkirakan ada pertambahan populasi Indonesia sebanyak 3 juta orang, bahkan lebih.

Karena itu produksi pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat jadi tantangan ke depan.

Di sisi lain, Krisnamurthi mengatakan, sektor pertanian Indonesia tidak sedang jelek-jelek amat. Termasuk di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski, dia mengakui, perlu ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan pemerintah ke depan.

"Kebutuhan pangan Indonesia besar. Politik pangan kita ke depan bagaimana? Tantangan ke depan jauh lebih berat," kata Bayu dalam Your Vote Your Money CNBC Indonesia, Rabu (17/5/2023).

Untuk itu, Bayu mengatakan, pemenuhan kebutuhan pangan ke depan harus memperhitungkan pertambahan jumlah penduduk Indonesia.

"Setiap tahun ada 3 juta konsumen baru, pertambahan penduduk di Indonesia. Jadi, 5 tahun dalam tahun 2024-2029 nanti akan ada 15 juta orang atau mungkin lebih dari sisi tambahan konsumen pangan," katanya.

"Tak cukup kita hanya beras saja atau karbohidrat, tapi harus memberikan pangan yang bergizi seimbang. Kalau tidak, masalah stunting, obesitas, dan kesehatan regeneratif akan terus terjadi," cetus Bayu.

Belum lagi, imbuh dia, Indonesia menghadapi ancaman bahaya akibat penurunan produksi pangan. Salah satunya dipicu semakin menyempitnya lahan pertanian.

"Setiap tahun ada konversi lahan pertanian sekitar 100.000 ha untuk infrastruktur, dan lain-lain. Ini masalah serius dan sangat besar. Ini masalah mendasar. Belum lagi gangguan cuaca dan ketidakpastian geopolitik," katanya.

Dia pun merekomendasikan, pemerintahan ke depan lebih memperkuat kerja sama peran lintas kepentingan untuk memacu produksi pangan nasional. Termasuk, peningkatan kesejahteraan petani.

"Kombinasi peran negara, petani, dan swasta harus dikedepankan. Tidak bisa hanya pemerintah. Nantinya, akan menghasilkan kondisi pangan tak hanya swasembada tapi juga berdaulat, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat," kata Wakil Menteri Pertanian periode tahun 2009-2011 itu.