Tok! PNS Dapat Tambahan Uang untuk Daya Tahan Tubuh

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk menganggarkan biaya makanan penambah daya tahan tubuh untuk para ASN/PNS kementerian dan lembaga di 2024.

Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Aturan ini sendiri telah diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 28 April 2023 dan diundangkan 3 Mei 2023.

Berdasarkan lampiran PMK 49/2023, besaran biaya penambah daya tahan tubuh tersebut ditetapkan sesuai dengan provinsi PNS tersebut bertugas. Biaya tersebut adalah tambahan yang diberikan setiap bulan di luar kenikmatan lainnya, misalnya tunjangan keluarga hingga kinerja.

Baca: PNS Sedih Nih! Uang Paket Data & Pulsa PNS Gak Naik di 2024

Dijelaskan bahwa satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/ mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud

Adapun kisaran biayanya mulai dari Rp 18.000 hingga Rp 25.000 per orang per hari. Dengan begitu, mulai tahun depan setiap abdi negara dapat menerima tambahan biaya sekitar Rp 396.000 sampai Rp 550.000 per bulan (asumsi 22 hari kerja).

Sebagai informasi, satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh ini paling besar diberikan untuk PNS yang berada di wilayah Papua, Papua Barat, sampai Papua Pegunungan, yakni Rp 25.000 per hari.

Sementara itu, untuk pemberian biaya tambahan makanan terendah sebesar Rp 18.000 per hari ada di berbagai wilayah Jambi, Sumatera hingga Kalimantan Tengah dan Selatan.

Sedangkan untuk wilayah Ibu Kota, Jawa, Bali hingga NTB-NTT, setiap PNS dan PPPK (ASN) berhak menerima biaya makanan penambah daya tahan tubuh sebesar Rp 19.000 per hari atau kurang-lebih sekitar Rp 418.000 per bulan.

(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Blak-blakan Bahas Kasus PNS Ditjen Pajak