Cuma Gali 10 Meter di Daerah RI Ini, Bisa Dapat 'Harta Karun'

Jakarta, CNBC Indonesia - Kegiatan penambangan bijih timah tanpa izin di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) hingga kini masih marak terjadi. Hal tersebut didukung oleh proses penambangan yang cukup mudah dilakukan.

Sekretaris Perusahaan PT Timah, Abdullah Umar Baswedan mengakui praktik penambangan ilegal di wilayah Bangka dan Belitung sejauh ini cukup sulit untuk diberantas secara menyeluruh. Ini terjadi lantaran proses penambangan yang dilakukan oknum masyarakat di wilayah itu cukup mudah.

"Di Bangka dan Belitung pun lebih unik karena hampir masyarakat itu bisa menambang dengan gampang. Mereka menggali kedalaman gak sampai 10 meter sudah dapat timah nah lokasinya bisa kebanyakan di IUP PT Timah. Di laut juga sama di pinggiran pantai," kata dia saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Oleh sebab itu, Abdullah menilai persoalan penambangan timah ilegal sejatinya bukan hanya masalah bagi PT Timah sendiri. Pasalnya, praktik penambangan ilegal menyebabkan dampak kerusakan lingkungan, masalah sosial, hingga kerugian negara yang cukup besar. "Karena maraknya penambangan ilegal membuat iklim baik lingkungan dan perekonomian gak sehat. Kan pertanyaannya, apakah mereka bayar pajak," kata dia.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga sempat menyinggung persoalan kegiatan ekspor ilegal dan tambang ilegal di Indonesia yang masih ada. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi di depan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI - Polri, Rabu (8/1/2023).

"Tadi saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal masih berjalan yang namanya tambang ilegal masih berjalan ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI - Polri ada disitu kalau ekspor ilegal misalnya," terang Jokowi, Rabu (8/1/2023).

Diantara kegiatan tambang ilegal yang masih ada yakni, timah, bauksit hingga batu bara. Jokowi bilang, penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena adanya pertambangan ilegal itu. "Itu lah tugas TNI - Polri kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya," tanda Jokowi.