Waduh! Sri Mulyani Ungkap Bahaya Jika Pemilu 2024 Enggak Adem

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa persoalan politik menjadi salah satu aspek yang turut menentukan stabilitas ekonomi Indonesia.

Ia menekankan, seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir, tekanan perekonomian global bahkan hanya dipicu persoalan pandemi seperti sejak 2019, melainkan juga masalah geopolitik, keamanan, dan politik itu sendiri.

"Permasalahannya bukan murni disebabkan persoalan ekonomi, namun masalah ekonomi ini dipicu persoalan politik, dan geopolitik, sebagaimana juga masalah keamanan," kata Sri Mulyani dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Baca: Data Investasi Meroket BKPM & BPS Beda, Ini Kata Sri Mulyani

Persoalan politik menurutnya juga menyebabkan prediksi berbagai lembaga dunia, termasuk di domestik semakin sulit untuk menerjemahkan kondisi perekonomian pada 2024 mendatang. Sebab, faktor politik menurutnya mengaburkan proyeksi ekonomi.

"Apa kah kalian dapat memprediksi apa yang terjadi di perpolitikan di Australia, saya kira tidak, meski banyaknya polling. Apa anda bisa prediksi apa yang terjadi di Pemilu Amerika Serikat pada 2024, saya pikir tidak," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan, bagi Indonesia sendiri, proyeksi terhadap ekonomi pada 2024 mendatang juga sulit diperoleh ketika politik, dalam hal pemilu menjadi faktor juga. Maka politik ini kata dia harus dijaga stabilitasnya pada 2024 mendatang.

"Jadi politik adalah sesuatu yang dapat secara nyata mengubah banyak kebijakan, ini kenapa kita harus make the best of what is the political environment and do our most in order to push good policy, itulah salah satu yang sangat penting," tegas Sri Mulyani.

Baca: Ekonomi RI Jalan di Tempat, Lapangan Kerja Tak Bermutu!

Pemerintah telah mendesain Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada 2024. Salah satunya target pertumbuhan ekonomi yang hanya dipatok 5,3%-5,7% secara tahunan atau year on year (yoy).

Besaran target itu berbeda jauh dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi supaya bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap sebesar 6-7% hingga 2030. Angka ini menurut perhitungan Bappenas.

"Di 2024 proyeksi pertumbuhan di 5,3-5,7%," ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kabinet terbatas, kemarin, seperti dikutip Selasa (21/2/2023)

Dengan target itu, pemerintah memastikan akan menjaga ketahanan ekonomi dari tekanan global. Sederet regulasi sudah siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain Undang-undang Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), hingga UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tahun Politik! Bakal Ada Uang Rp200 T Diguyur ke Publik