Ada Jalan Dajjal, Ini Kondisi Ekonomi & Kemiskinan di Lampung

Jakarta, CNBC Indonesia - Lampung berhasil menjadi sorotan publik se-Indonesia. Hal ini dimulai dari viralnya video kritikan dari seorang pelajar Australia yang berasal dari Lampung, Bima Yudho Saputro.

Bima mengkritik kenapa lampung tidak maju-maju, menurutnya karena infrastruktur yang terbatas dan beberapa proyek yang mangkrak salah satunya di Kota Baru.

Padahal, dia mengatakan aliran dana dari pemerintah pusat untuk membangun Kota Baru sebenarnya sangat besar. Pada kenyataannya proyek-proyek di sana terbengkalai dan menyisakan tanda tanya besar.

Sayangnya, kritik Bima menuai respons negatif dari pemerintah provinsi. Bima bahkan sempat mendapatkan ancaman dari beberapa oknum Pemerintah Provinsi Lampung hingga pihak kepolisian setempat. Masalah jalan rusak ini sampai ke telinga Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turun ke lapangan.

Rombongan meninjau kerusakan pada ruas jalan Simpang Kota Gajah - Simpang Randu, Provinsi Lampung, Jumat (5/5/2023).

Jokowi pun memastikan pemerintah pusat akan turun tangan, meskipun jalan yang rusak tersebut merupakan jalan provinsi.

Dia menjelaskan masyarakat harus tahu bahwa penanggungjawab pengelolaan jalan berbeda tergantung jenis jalannya. Penanggung jawab jalan nasional adalah pemerintah pusat, jalan provinsi oleh gubernur, sementara jalan kabupaten/kota oleh bupati dan wali kota.

"Tapi karena kerusakan jalan daerah ini memang sudah lama, perbaikannya akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Tahun ini khusus untuk Lampung, Pemerintah Pusat akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan daerah," kata Jokowi.

Jokowi langsung memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan lelang pekerjaan.

Kondisi Lampung ini menuai berbagai pertanyaan. Apakah APDB pemerintahnya tidak mencukupi untuk mengarap proyek jalan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait dengan anggaran Program Penyelenggaraan Jalan APBD 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung yang mencapai Rp2,16 triliun. Sementara itu, anggaran khusus Provinsi Lampung saja mencapai Rp886,8 miliar.

Anggaran ini belum termasuk APBN. Menurutnya, belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar untuk tahun 2023 dan sudah terealisasi Rp 81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp 508,1 miliar.

Kemudian, transfer dana dari Pusat ke Pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) tahun 2023 di Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung mencapai Rp 402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

DAK ini telah dialokasikan untuk 3 ruas jalan, yakni jalan Belimbingsari-Jabung sepanjang 4,17 km dengan nilai Rp 16,98 miliar, Liwa - BTS Sumatera Selatan 4,8 km sebesar Rp 13,33 miliar, dan SP Sidomulyo-Belimbingsari 4 km sebesar Rp 20,13 miliar.

Melihat angka ini seharusnya anggaran tersebut mencukupi. "Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," kata Sri Mulyani.

Profil Ekonomi & Sosial Lampung

Dari sisi ekonomi, PDB Provinsi Lampung tumbuh sebesar 4,28% pada 2022. Angka ini menguat dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,77 persen. Pertumbuhan ini masih di bawah pertumbuhan nasional yang mencapai 5,31%.

Dikutip dari BPS, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 25,45 persen pada tahun lalu.
Sumber pertumbuhan dengan andil terbesar masih dibukukan oleh pertanian. Pertumbuhannya tercatat 2,02%, tetapi distribusinya mencapai 27,9%. Dengan demikian, pertanian masih menjadi penyumbang terbesar meskipun sektor jasa mulai tumbuh.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,67 persen. Adapun, konsumsi pemerintah tercatat kontraksi sebesar 5,04%.

Sebagai catatan, sejak 2015 hingga 2019, ekonomi lampung selalu tumbuh di atas 5%. Sebelum pandemi, pertumbuhannya mencapai 5,26% pada 2019.

Dari sisi angka kemiskinan, Lampung tidak termasuk ke dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Data BPS menunjukkan, pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 995,59 ribu jiwa (11,44%).

Angka ini turun sebesar 6,82 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 1.002,41 ribu orang (11,57%).

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 8,34 persen atau naik 0,03 poin dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 8,31 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 12,96 persen turun 0,18 poin dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 13,14 persen.

Sepanjang periode Maret-September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 4,3 ribu orang (dari 234,78 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 239,11 ribu orang pada September 2022).

Adapun pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaaan mengalami penurunan sebanyak 11,2 ribu orang (dari 767,63 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 756,48 ribu orang pada September 2022). Dengan melihat profil ini, bisa disimpulkan bahwa provinsi Lampung masih berdaya saing dan mampu berdikari dibandingkan provinsi lainnya.

Keresahan Bima sebagai putra daerah, terkait dengan proyek infrastruktur di daerah yang sering mandek, patut dipertanyakan dan dicari sumber masalahnya. Pasalnya, hal ini tidak bisa selesai hanya dengan 'uluran tangan' pemerintah pusat.