Tiba-tiba Zulkifli Hasan Sebut-sebut Ancaman Penjara, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) angkat bicara mengenai utang selisih bayar atau rafaksi minyak goreng kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Ia mengklaim, pihak yang terhutang bukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena memang tidak ada budget untuk membayar itu.

"Coba cek APBN buat bayar utang, ngga ada. Kemendag ngga ada anggaran tambahan," kata Zulhas di kantor Kemendag, Kamis (4/5/2023).

Utang rafaksi tersebut menjadi tanggung jawab dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), namun saat ini proses pembayaran tersebut belum memungkinkan. Zulhas bahkan menyebut ancaman penjara jika melanggarnya.

Baca: Ini Biang Kerok Pemerintah Mandek Bayar Utang Migor Rp344 M

"BPDPKS mau bayar tapi Permendag sudah gak ada, maka perlu payung hukum kalo itu. Kan BPDPKS mau bayar, dia bayar kalau ada aturan. Kalau ngga (tanpa payung hukum), dia masuk penjara. BPDPKS oke saya bayar kalau ada aturannya," kaya Zulhas.

Lebih lanjut, Pemerintah bisa membayar tanggungjawab tersebut jika sudah ada payung hukum yang jelas. Sayangnya Zulhas tidak menjawab kapan kemungkinan aturan baru itu akan turun sehingga bisa segera menunaikan kewajibannya.

"Aturan Permendag sudah gak ada, kita perlu fatwa hukum. Itu diminta sekjen ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kalo udah ada, nanti kita bilang saya bikin surat bayar nih, jadi bukan kita yang bayar, anggarannya gak ada kalo kita," sebut Zulhas.

Baca: Kisruh Migor Dibahas Hari Ini, Bos Ritel Dipanggil Kemendag

Jika pemerintah tidak juga membayar, maka konsumen minyak goreng yang akhirnya terancam. Rencana 'boikot' minyak goreng premium ini merupakan salah satu opsi sebagai tindak tegas Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kepada pemerintah.

Sebab, pada prinsipnya seluruh peritel sudah taat pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3/2022 yang mana harus menjual minyak goreng satu harga yakni Rp 14.000 per liter tahun lalu.

"Kami mohon maaf kepada masyarakat ketika kesulitan mendapatkan minyak goreng di gerai-gerai ritel kami," ujar Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey saat ditemui awak media di bilangan Gatot Subroto, Jakarta, dikutip Jumat (14/4/2023).

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kisruh Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar, Ini Kata Mendag