AS Terancam Gagal Bayar 1 Juni, Biden Ngotot Tak Mau Berhemat

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) terancam gagal bayar pada 1 Juni mendatang seiring dengan utang yang membengkak dan telah mencapai batas plafon menurut undang-undang.

Hal itu berarti ketidakmampuan untuk membayar segala sesuatu mulai dari program sosial hingga militer dan utang nasional yang dapat berdampak sistemik terhadap pasar keuangan dunia.

Adapun, para pemimpin Kongres telah diundang untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden pada 9 Mei mendatang.

Baca: Geger Amerika Terancam "Bangkrut" 1 Juni, Biden Ketar-Ketir

Namun, Biden dari Partai Demokrat menyatakan tak akan bernegosiasi dengan Partai Republik yang menguasai DPR terkait RUU tentang perpanjangan batas utang negara.

Partai Republik bersikeras bahwa mereka hanya akan memperpanjang batas utang jika Biden terlebih dahulu menyetujui pemotongan tajam dalam anggaran federal.

Menurut Gedung Puting, hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Itu, kata Gedung Putih, tidak boleh. "Ini bukan masalah yang akan kami negosiasikan," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre, dikutip AFP, Rabu (3/5/2023).

Jean-Pierre mengatakan Biden bersedia untuk membahas "proses terpisah untuk mengatasi pemotongan anggaran", tetapi mengatakan masalah pagu utang harus dikesampingkan seluruhnya.

"Ini adalah tugas konstitusional Kongres untuk mencegah default," katanya. "Mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki Kongres sekarang, jelas bahwa satu-satunya jalan praktis untuk menghindari gagal bayar adalah Kongres menangguhkan batas utang tanpa syarat."

Baca: Panas! Jet Tempur NATO Buru Pesawat Rusia di Atlantik Utara

Adapun, gagal bayar utang diyakini bakal memengaruhi jalan menuju kontestasi pemilihan presiden yang akan diikutinya pada 2024. Sebelumnya, Biden telah susah payah membangun kembali ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Perlu diketahui, perpanjangan batas utang umumnya merupakan manuver akuntansi tahunan yang tidak kontroversial yang memungkinkan pemerintah membayar biaya tambahan yang sudah dikeluarkan.

Namun, Partai Republik telah memilih untuk menggunakan masalah ini sebagai pengaruh pada upaya mereka yang lebih luas dalam memangkas pengeluaran pemerintah dan mengurangi defisit.

Namun, RUU yang disahkan Partai Republik tersebut hampir tidak memiliki peluang untuk lolos dari Senat yang dipimpin Demokrat dan bagaimanapun juga akan diveto oleh Biden. Jean-Pierre mengatakan Biden melihat usulan pemotongan Partai Republik sebagai "tidak masuk akal" dan "berbahaya".

Baca: Tuah Xi Jinping, AS Terbukti Kalah Telak dari China di Eropa

Ditanya berulang kali apakah Biden pada akhirnya harus tunduk pada tuntutan Republik untuk menyelamatkan negara dari default, Jean-Pierre bersikeras bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada pada Kongres.

"Adalah tugas Kongres untuk menyelesaikan ini," katanya. "Ini pertanyaan untuk mereka."

Jean-Pierre mencatat bahwa Partai Republik di Kongres telah mendukung tiga perpanjangan batas utang tahunan dengan sedikit tentangan ketika Donald Trump berkuasa.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article AS Terancam Default, Yellen Sebut Akan Ada Malapetaka Ekonomi