
Bos Freeport Temui Jokowi di Istana, Bahas 'Bencana Besar'?

Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson dan juga Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menemui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (12/4/2023).
Belum begitu detil apa yang dibahas dalam pertemuan itu. Namun, kedatangan kedua bos Freeport itu dikatakan untuk melaporkan perkembangan produksi pertambangan dan progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).
"Melaporkan perkembangan mengenai produksi pertambangan, progres smelter itu aja," terang Tony Wenas ditemui di Istana, Rabu (12/4/2023).
Sebagaimana diketahui, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) perusahaan pertambangan wajib membangun hilirisasi atau smelter di dalam negeri. Jika tidak, tiga tahun setelah UU Minerba ini terbit atau tepatnya Juni 2023, kegiatan ekspor akan disetop.
Nah, dengan belum tuntasnya smelter milik Freeport pada Juni 2023 ini, apakah kegiatan ekspor konsentrat Freeport akan mendapatkan relaksasi ekspor?
"Pak Presiden (Jokowi) berharap smelternya bisa selesai tepat waktu atau paling tidak lebih cepat. (Relaksasi ekspor) itu tidak kita bicarakan, itu aja yang bisa saya sampaikan," tandas Tony.
Asal tahu saja, larangan ekspor konsentrat tembaga sesuai dengan ketentuan dalam UU Minerba, pastinya akan berdampak serius yang bisa menciptakan 'ancaman badai besar' terhadap perekonomian, khususnya perekonomian di daerah.
Larangan ekspor konsentrat ini akan berdampak pada terhentinya kegiatan pertambangan milik Freeport Indonesia, yang mempekerjakan puluhan ribu masyarakat Indonesia.
Sehingga, apabila kegiatan ekspor disetop, maka gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa terjadi. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2017 pemerintah juga pernah menyetop keran ekspor konsentrat tembaga Freeport, imbasnya 33.000 karyawan dirumahkan.
Namun ditanya mengenai potensi pelarangan ekspor dengan PHK, Tony Wenas enggan menjawab. "Aduh, saya nanti dulu deh," tandas Tony Wenas.
Plh Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Djoko Widajatno menilai rencana pemerintah menyetop ekspor mineral mentah bakal berdampak cukup signifikan bagi perekonomian daerah. Misalnya seperti di Kabupaten Mimika yang selama ini 99% pendapatan asli daerah (PAD) nya bergantung dari Freeport Indonesia.
"Jadi di Mimika itu hidupnya karena PAD 99% diberi oleh PTFI kalau dia gak mampu ya tutup, terjadilah Kabupaten Mimika merdeka sendiri," ujar Djoko kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (12/4/2023).
Djoko pun optimistis pemerintah Indonesia bakal memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga bagi PT Freeport Indonesia. Sekalipun progres pembangunan smelter hingga Juni 2023 belum selesai.
"Pemerintah juga berpikir secara holistik kalau dia (PTFI) sudah tinggi capex-nya sudah ada keseriusan pasti diampuni," katanya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wow, Freeport Bakal Kuasai Saham PT Smelting Gresik
