Tamu Kementerian Ini Berkurang, Perjalanan Dinas PNS Ditekan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah membuat layanan konsultasi kepada Kementerian PAN-RB melalui telepon untuk pemerintah daerah.

Dengan adanya layanan ini, jumlah tamu di kementerian tersebut dapat dikurangi hingga 93% dan menghemat dana perjalanan dinas hingga Rp 75 miliar dalam beberapa bulan terakhir.

"Dari apa yang kami kerjakan ini Pak Ketua, kami bisa mengurangi 93% jumlah tamu kementerian berkurang datang ke kantor, dan ini jumlahnya cukup signifikan karena bisa kita selesaikan secara daring kecuali yang sangat mendesak saja yang datang ke tempat kami," terangnya dalam rapat kerja KemenPAN RB dengan Komisi II DPR RI, Senin (10/4/2023).

"Dan ini kita bisa hemat kurang lebih perjalanan dinas Rp 75 miliar dalam beberapa bulan ini dengan daerah tidak lagi datang ke Jakarta," lanjutnya.

Baca: Menteri PAN-RB Janji Penyelesaian Honorer Bebas PHK Massal

Menurutnya, layanan ini lahir dari tingginya jumlah perjalanan dinas pemerintah daerah ke pusat dalam rangka konsultasi berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Untuk itu, tiap jenis konsultasi dikelompokkan oleh pihaknya untuk dibuat jadwal harian sehingga dapat berfokus pada topik tertentu dan dapat efektif karena dilakukan hanya melalui handphone.

"Kami sudah membuka layanan telepon, karena beberapa kebijakan baru ini rata-rata tidak dipahami dengan baik oleh daerah, maka banyak daerah kadang harus konsultasi dan perjalanan dinas ke Jakarta," terangnya.

"Supaya tidak menumpuk perjalanan dinas ke Jakarta maka sudah kami buka, kalau Selasa hari SDM aparatur, Kamis pelayanan publik, kemudian Rabu kunwas, Jumat kelembagaan sehingga mereka bisa tanya by phone," tambahnya.

Baca: Jokowi Transfer THR PNS, Ini Besaran untuk ASN & Pensiunan!

Ironisnya, Anas mengungkapkan, perjalanan dinas yang kerap kali dilakukan pemerintah daerah tidak berjalan efisien. Mereka berangkat dengan jumlah orang yang banyak namun yang benar-benar melakukan konsultasi hanya 3 orang saja. Terlebih konsultasi juga ujung-ujungnya dilakukan lewat telepon.

"Dan ternyata jauh lebih efektif karena datang ke Jakarta rombongan 15 orang, yang datang kan cuma 3 orang ke kantor, 3 orang itupun sambil main HP nanya-nanya, tapi dengan ini mereka lebih mendapatkan informasi yang cukup," ujar Anas.

Selain itu, Anas juga mengatakan layanan pertanyaan ini juga sudah dibuka untuk jabatan fungsional, pertanyaan seputar evaluasi kelas jabatan instansi pusat, hingga penanganan dan pengadaan ASN. Pemerintah juga membuat Si Pandai untuk menjawab pertanyaan berulang mengenai birokrasi di Indonesia.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tak Ada PHK Massal Honorer, Lalu Langsung Diangkat PNS?