RI Nyaris Dikucilkan Gegara Nikel, Luhut Bakal Terbang ke AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dijadwalkan akan terbang ke Amerika Serikat, besok, Selasa (11/04/2023), menyusul kabar Amerika Serikat akan "mengucilkan" produk nikel dari Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan, kunjungan kerja Luhut ke Amerika Serikat kali ini juga khusus untuk melakukan negosiasi terkait "pengucilan" nikel RI ini.

"Jadi ya hari Selasa ini Pak Menko akan ke sana dan kita akan negosiasi terkait hal ini," ungkapnya saat konferensi pers, Senin (10/04/2023).

Seperti diketahui, Amerika Serikat dikabarkan tidak akan memberikan subsidi hijau bagi produk yang memiliki kandungan nikel dari Indonesia.

Melalui undang-undang baru Inflation Reduction Rate (IRA), AS diketahui bakal memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik. Undang-undang ini mencakup US$ 370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.

Namun demikian, insentif ini dikhawatirkan tidak berlaku atas mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia.

Alasannya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan juga dominasi perusahaan China dalam industri nikel RI.

Seto menjelaskan, Indonesia dan Amerika Serikat memang belum memiliki perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/ FTA) khusus untuk mineral kritis (critical mineral), termasuk nikel. Sementara produk yang akan memperoleh subsidi hijau dari Pemerintah AS ini yaitu berlaku untuk negara yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan AS.

Namun, bukan berarti ini tidak ada peluang bagi Indonesia untuk bisa bernegosiasi. Dia menyebut, pada 2 pekan lalu AS juga baru saja bersepakat dengan Jepang untuk FTA khusus critical mineral ini.

"Jadi kan IRA ini kan kita harus ada FTA. Kita kan belum punya, bukan berarti kita tak bisa, tapi kita belum punya FTA saja. Sebelumnya 2 minggu yang lalu kan mereka buat kesepakatan dengan Jepang, sebelumnya kan mereka gak ada FTA. Jadi, dengan Jepang ini ada deal-nya juga, untuk critical mineral," jelasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan, Indonesia akan bernegosiasi melalui perundingan kerangka kerja sama ekonomi Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang saat ini sedang berlangsung.

Dengan perundingan ini, pemerintah berharap AS dapat memberikan insentif yang serupa kepada negara-negara anggota IPEF, termasuk Indonesia.

"Hal ini juga sempat diutarakan Indonesia kepada Amerika Serikat pada Perundingan Putaran Kedua IPEF di Nusa Bali, bulan Maret 2023," ungkap Bara kepada CNBC Indonesia beberapa hari lalu, Kamis (6/4/2023).

Menurut Bara, sebagai tuan rumah, Indonesia menekankan bahwa prinsip kesetaraan dan berkeadilan seharusnya menjadi landasan bagi hubungan kerja sama antar negara. Prinsip tersebutlah yang diusung dan menjadi latar belakang dari kerja sama ekonomi IPEF.

"Terlepas dari IPEF, Indonesia saat ini juga tengah menjalin kerja sama yang intensif dengan negara lain untuk memberikan manfaat bagi industri mineral penting dan diharapkan Indonesia dapat menjadi mitra strategis dalam sektor energi bersih," katanya.

Sebelumnya, Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia mendesak Amerika Serikat (AS) untuk lebih adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik. Kadin prihatin atas 'pengucilan' terhadap mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan AS akan kendaraan listrik dan baterai. Pasalnya, Indonesia memiliki sepertiga dari dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama.

"Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik," ungkap Arsjad, Selasa (4/4/2023).

Arsjad menekankan pentingnya melihat Indonesia dan ASEAN sebagai alternatif untuk China. Ia berharap Amerika Serikat akan memberikan status yang setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dengan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan Amerika Serikat.

"Kami sedang berdiskusi tentang IPEF, dan semangat perjanjian itu adalah kerja sama. Jika Amerika mengecualikan ASEAN, rasanya sangat tidak adil," ujar Arsjad.