Ditahan KPK, Ini Kasus yang Menjerat Rafael Alun!

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
Senin, 03/04/2023 16:56 WIB
Foto: Konferensi PERS Penahanan Tersangka Dugaan TPK GRATIFIKASI di Lingkungan Kementeria Keuangan. (Tangkapan Layar Youtube KPK RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rafael Alun Trisambodo (RAT), Mantan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka.

"Dari hasil penyelidikan, KPK temukan alat bukti yang cukup dan KPK terus kerja keras untuk kumpulkan bukti dalam rangka mengungkapkan terangnya prisitiwa pidana tersebut dan akhirnya kita temukan tersangka dan sore ini kita umumkan," ungkap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Senin (3/4/2023)


"Adalah saudara RAT ?PNS pada Ditjen Pajak Kemenkeu RI dan selaku penyidik PNS sejak 2005," tegasnya.

KPK akan melakukan penahanan terhadap Rafael untuk kepentingan penyidikan.

"Untuk kepentingan penyidikan tersangka RAT dilakukan penahanan 20 hari pertama terhitung dari 3 April 2023 sampai 22 April 2023 yang penahanan dilakukan di rutan KPK pada gedung merah putih," jelasnya.

Foto: Sitaan Barang Bukti Rafael Alun Trisambodo Saat di tetapkan menjadi tersangka. (Tangkapan Layar Youtube KPK RI)
Sitaan Barang Bukti Rafael Alun Trisambodo Saat di tetapkan menjadi tersangka. (Tangkapan Layar Youtube KPK RI)

Firli menambahkan, konstruksi perkara Rafael adalah penyalahgunaan wewenang ketika menjabat kepala pemeriksaan penyidikan dan penagihan pajak pada Kanwil DJP Jatim 1.

"Dengan jabatan tersebut RAT diduga menerima gratifikasi dari beberapa WP atas pengkondisian dari berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakan," jelasnya.

Rafael juga memiliki beberapa perusahaan yang salah satunya bergerak di bidang konsultasi. RAT disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

"Adapun pihak yang gunakan PT AME adalah WP yang memilki permasalahan pajak terkait pelaporan kewajiban bukan melalui ditjen pajak. Setiap wp mengalami kendala dan bermasalah dalam proses perpajakan RAT diduga aktif merekomendasi dan koordinasi dengan pt AME," paparnya


(mij/mij)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Jadi Saksi, Deputi Gubernur BI Tak Hadiri Panggilan KPK