30 Tahun RI Terjebak Middle Income Trap, Kapan Bisa Lolos?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo melakukan rapat internal dengan sejumlah menteri membahas laporan paruh waktu dari hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Dalam rapat itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga memberikan laporan pendahuluan kepada kepala negara terkait rencana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Dalam keterangan pers setelah rapat, Suharso menyampaikan capaian Indonesia selama kurang lebih 20 tahun kepada Jokowi yang nantinya akan jadi bahan usulan penyusunan RPJMN 2025-2029. Dari pertumbuhan ekonomi, dia menjelaskan selama 20 tahun terakhir hanya tumbuh 4,01%.

Raihan itu tentu tidak cukup untuk keluar dalam middle income trap. Syarat lolos dari jebakan itu adalah pertumbuhan ekonomi RI harus mencapai 6%.

"Kita berhasil mencapai di atas 5% yang baru saja kita lalui pada tahun lalu, yaitu 5,37% dan kami harus mencapai 6% agar mampu graduasi keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, karena kita sudah 30 tahun di middle income trap," kata Suharso.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menjelaskan alasan RI lama terjebak dan belum bergerak secara efektif untuk mendorong pertumbuhan, karena faktor produktivitas setiap pekerja yang cenderung menurun.

"Kalau dilihat level productivity per setiap pekerja di Indonesia masih rendah dibandingkan negara industri lainnya," kata Suharso.

Ketimpangan yang terjadi seperti ada 20 provinsi di Indonesia yang masih berada di bawah lower middle income, yang pendapatannya di bawah US$ 4.200 per kapita. Seperti yang ada di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan di luar pulau Jawa seperti Riau, Kalimantan Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.

"Sementara Jakarta sudah mencapai high income termasuk di Kalimantan Timur. Ini bisa kita periksa dari dana alokasi umum yang diperoleh provinsi, kabupaten, dan kota," tutur Suharso.

Selain itu, menurut Suharso, RI juga harus mampu mengambil langkah ke depan untuk memanfaatkan bonus demografi untuk menghindari middle income trap. Ia mencontoh negara lain memanfaatkan bonus demografinya secara besar-besaran untuk melepaskan diri dari pendapatan perkapita yang rendah.

"Contohnya Korea Selatan dari US$ 3.530 per kapita mereka memulainya, sekarang tersisa 5 tahun bonusnya, tapi mereka sudah sampai dengan US$ 35.000 per kapita. Kita ingin seperti itu," kata Suharso.

Adapun angka stunting di Indonesia saat ini masih terpantau tinggi mencapai 21,6% pada tahun 2022. RI juga akan menghadapi Triple Planetary Crisis yaitu perubahan iklim, polusi, dan degradasi keanekaragaman hayati.

Targetnya Indonesia bisa lepas dari middle income trap diperkirakan mulai dari tahun 2030. Di mana nantinya jumlah penduduk RI terbesar bisa mencapai 300 juta sehingga diperkirakan ekonomi Indonesia naik hingga 3 kali lipat.

"Ada target lepas dari middle income trap itu diperkirakan tahun 2030-2032, dan GDP kita diperkirakan US$ 12.000 dengan penduduk kita pada waktu itu mencapai 300 juta (orang). Maka ekonomi kita pada waktu itu diperkirakan mencapai Rp 3 triliun jadi tiga kali ekonomi hari ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada kesempatan yang terpisah.

Supaya bisa tercapai maka dibutuhkan harga energi yang murah, hilirisasi pada produk manufaktur, hingga sektor pendidikan yang mumpuni.