BI Akan Luncurkan Kartu Kredit 'Merah Putih', Ingat Hal Ini!
Foto: Arie Pratama
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat akan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang menggunakan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
KKP GPN ini akan menjadi alternatif bagi penerbit kartu kredit di dalam negeri sehingga tidak lagi bergantung pada prinsipal asing seperti Visa dan Mastercard.
Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta melihat ada potensi besar apabila kartu kredit domestik diterbitkan di Indonesia. Mengingat ada banyak transaksi dalam negeri yang dapat difasilitasi menggunakan layanan tersebut.
Untuk itu, Steve mendorong pemerintah dan regulator agar membuat masyarakat beralih dari transaksi tunai menjadi transaksi digital atau cashless. Salah satu upaya yang diapresiasinya yakni layanan Qris yang semakin meningkat penggunanya akhir-akhir ini.
"Dari pemerintah dari regulator, bagaimana supaya transaksi-transaksi tunai ini bisa beralih menjadi transaksi digital. Pilihannya banyak yang seperti yang kita lihat sekarang sudah banyak menggunakan Qris saya rasa Indonesia sangat berhasil," kata Steve dalam Power Lunch, CNBC Indonesia Senin (27/3/2023).
"Sehingga pemerintah dapat menjangkau segmen-segmen lainnya yang belum tersentuh seperti debit dan kartu kredit pun tentunya akan menjadi salah satu bagian dari alat bayar digital ini yang di Indonesia," lanjutnya.
Namun, menurut Steve ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan oleh BI apabila nantinya kartu kredit domestik diperuntukan untuk konsumen. Menurutnya, BI perlu memastikan kartu kredit domestik tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi. Bahkan, akan lebih baik apabila dapat menyaingi fasilitas yang diberikan oleh Visa dan MasterCard.
"Tantangan yang akan nantinya perlu kita selesaikan adalah bagaimana kartu kredit domestik ataupun sistem pembayaran domestik ini bisa bersaing ataupun bisa menyamai fasilitas-fasilitas ataupun cara-cara yang sudah diberikan Visa dan MasterCard," jelasnya.
"Karena apabila kebutuhan masyarakat tidak bisa dipenuhi oleh jaringan domestik ini, tentunya nanti masyarakat takutnya akan kembali lagi menggunakan Visa dan MasterCard," katanya mengingatkan.
Menurut Steve dalam penerbitan kartu kredit domestic ini penting untuk melakukan transisi nya secara 'smooth' dan tidak terburu-buru. Menurutnya regulator perlu benar-benar melakukan persiapan dari segi prasarana teknis. Selain itu, mereka juga perlu memastikan keamanan kontrol terhadap data keuangan dan keamanan untuk menjaga data itu sendiri. Sehingga nantinya masyarakat tidak ragu ketika harus memilih menggunakan kartu kredit domestik.
"Masalah waktu saya kok sedikit ragu apabila kita bicara mengenai kartu kredit konsumen ya, karena persiapannya ini masih jauh dari siap. Jadi jangan sampai nanti cepat-cepat diluncurkan cepat-cepat diterbitkan tetapi nantinya malah masyarakat melihatnya ini sebagai produk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka," ujar Steve.
"Bagaimana pengelolaan data-data di Indonesia jangan sampai nantinya semua tersentralisasi di Indonesia, tetapi lebih mudah, lebih rentan, untuk dicuri oleh pihak-pihak asing karena di era globalisasi ini tidak lagi berlaku lokasi," lanjutnya.
"Yang penting adalah bagaimana GPN atau pun nantinya prinsip lokal ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
KL Wajib Pakai Kartu Kredit Pemerintah, Segini Limitnya!
(haa/haa)
