Jokowi Mau Impor Beras, RI Tak Lagi Negara Swasembada?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, Indonesia masih masuk kategori negara swasembada beras meski pemerintah tengah bersiap mengimpor sebanyak 2 juta ton beras sampai akhir tahun 2023 nanti.

Arief menambahkan, keputusan membuka keran impor beras bukan langkah instan yang ditempuh pemerintah. 

Bahkan menurutnya, pembahasan untuk memutuskan impor berlangsung alot dan sulit. Dia mengatakan, proses diskusi tersebut dilakukan bersama seluruh Menteri terkait, tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kepala Bapanas dan Presiden saja.

"Dalam rapat itu sudah diskusi sekian banyak, keras diskusinya. Memangnya mudah mutusin impor dalam kondisi kayak begini? Tapi kalau ada apa-apa siapa mau tanggung jawab, kita mesti tahu," ujar Arief saat ditemui wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/3/2023).

"Jadi keputusan impor tidak impor, Bansos (bantuan sosial) dan lain-lain itu kan dalam rapat koordinasi bersama menteri terkait, kan nggak mungkin satu yang namanya Kepala Badan Pangan saja atau Presiden saja atau Menko saja. Pak Mentan (Menteri Pertanian) juga ada di situ kok. Jadi nggak boleh...ini satu kesatuan nih buat NKRI. Jadi pada saat Presiden putuskan misalnya harus A, itu semua Menteri, Kepala Badan ikut, nggak boleh satu pun nggak," tambahnya.

Namun demikian, ujar Arief, Indonesia tetap masih bisa dikatakan swasembada pangan, karena masih bisa memenuhi 90% kebutuhan beras dari dalam negeri.

"Kita itu harus mengapresiasi Kementerian Pertanian. Karena dari 30 juta kebutuhan kita itu se-Indonesia tahun kemarin (2022) itu mengadakan impor khusus itu cuman 500 ribu ton. FAO mendefinisikan swasembada itu adalah apabila produksi kita dapat memenuhi 90% dari kebutuhan nasional. Kalau kebutuhan 30 juta, 10% nya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tukasnya.

Seperti diketahui, pada Agustus 2022 lalu, Jokowi menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena menilai Indonesia berhasil meraih status negara swasembada beras sejak tahun 2019-2021.

Arief menjelaskan, impor diputuskan karena Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan sebanyak 10 kg beras sebagai bansos untuk 21,353 juta kelaurga penerima manfaat (KPM). Yang akan digelontorkan selama 3 bulan, Maret-Mei 2-23. Sedangkan, stok Bulog saat ini hanya sebanyak 220 ribu ton.

"Padahal ini warga yang kurang beruntung ini perlu banget beras. Mesti ngerti nih satu kesatuan ininya, jangan kita berpikirnya itu sektoral," tukasnya.

Dia pun menambahkan, meski ada proyeksi surplus produksi beras Januari-April 2023, tidak bisa menutupi kekurangan sehingga harus impor untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Surplusnya cuma 1,3 juta ton. Kebutuhan sebulan berapa? 2,5 juta ton, berarti cuman kurang dari setengah bulan, masa mau manage negara dengan stok setengah bulan," pungkas Arief.