Top! Bank Mandiri Bangun Sistem Anti Diskriminasi Gender
Foto: Alexandra Askandar Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam acara "Top Women Fest 2023" di Chillax Sudirman, Jakarta, Sabtu (25/3/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) secara konsisten mendorong sistem kepemimpinan yang tidak diskriminatif untuk perempuan. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar mengatakan Kepala Region di perusahaan telah dipegang oleh perempuan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya membasmi bias dalam perusahaan. Pasalnya, sebelumnya dari 2.323 cabang dalam 12 Region Aceh hingga Pekanbaru dengan sekitar 2500 pegawai, jarang sekali posisi pemimpin diberikan kepada perempuan.
"Mungkin persepsinya bagaimana perempuan keliling ke cabang sampai pelosok. Apakah dia cukup kuat memimpin pasukan garda depan dan memastikan bisnis sustainable. Ini saya ikut suarakan dan inilah yang saya ingin women leader harus aware," ujar Alexandra dalam Top Women Fest CNBC Indonesia, Sabtu (25/3/2023).
Dia menambahkan, saat ini dalam dunia perbankan, porsi pekerja pria dan wanita sejak awal masuk relatif sama. Contohnya, dalam program Official Development Program (ODP) yang populer sebagai jalur masuk awal di dunia perbankan bagi lulusan baru, umumnya rata 50-50 antara laki-laki dan perempuan.
Alexandra menuturkan biasanya di level ODP, seringkali lebih banyak jumlah calon pegawai perempuan ketimbang laki-laki.
"Faktanya kalau kita lihat saat mereka masuk ODP, lulusan terbaik biasanya perempuan karena mereka lebih rajin, teliti, dan di beberapa task lebih ngotot untuk menyelesaikannya dibanding pegawai pria," jelas Alexandra.
Selain jabatan dan porsi jumlah pegawai, Bank Mandiri juga senantiasa menyediakan fasilitas dan sistem bagi para perempuan yang hamil dan pasca melahirkan.
Sedangkan pasca melahirkan, Bank Mandiri menyediakan fasilitas yang mumpuni, seperti fasilitas ruang laktasi bagi pegawai yang masih menyusui anak dan day care untuk anak usia 1-5 tahun.
Dengan begitu, pegawai bisa membawa anaknya ke kantor, serta memperkenankan pegawai berbusana kerja informal pada waktu tertentu.
"Perempuan menikah punya anak, dan setelah itu mungkin dikasih fasilitas cuti, tapi saat kembali ke kantor masih dalam masa menyusui. Hal-hal itu kita pemimpin perempuan harus bisa memastikan fasilitas dan sarana pendukung perempuan untuk terus bisa berkarier," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Baru 21%, Ini Pentingnya Peran Perempuan di Kursi DPR RI
(rah/rah)
