Alasan Demokrat Tolak Pengesahan Perppu Ciptaker Jadi UU

Jakarta, CNBC Indonesia- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang meski terdapat 2 fraksi yang menolak yakni, fraksi Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sosial.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Hinca Panjaitan mengatakan Fraksi Demorkat menolak pengesahan UU Cipta Kerja terkait buruh, tata kelola, investasi dan perhutanan karena terdapat ambiguitas aturan yang termuat dalam RUU. Namun demikian Demokrat menghormati hasil putusan pengesahan UU Cipta Kerja ini.

Seperti apa pandangan Fraksi Demokrat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Hinca Panjaitan dan Waketum Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Anton J Supit dalam Profit,CNBCIndonesia (Jum'at, 24/03/2023)