Impor Beras Jilid II Bukan Isapan Jempol, Ini Buktinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Semakin hari semakin terlihat bahwa rencana impor beras jilid II bukan hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, dari Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, hingga Ketua Komisi IV DPR RI Sudin telah memberikan sinyal kuat akan dilakukannya kembali impor beras untuk memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun ini.

Sebelumnya, Indonesia juga sudah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton melalui penugasan ke Perum Bulog. Impor dilakukan untuk mengamankan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Uniknya, alasan impor jilid I dan II hampir sama. Jumlahnya pun sama dimana impor jilid II direncanakan 500 ribu ton.

"Untuk itu walaupun berat karena saya gak setuju impor-impor itu tapi tidak ada pilihan. Kemarin diputuskan kembali 500 ribu (ton) tapi kapan diperlukan karena sekarang lagi panen raya," ungkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat rapat dengan Komisi VI DPR Minggu lalu, seperti dikutip, Senin (20/3/2023).

Zulhas pun bercerita, keputusan opsi impor beras 500 ribu ton sudah dibicarakan antara Kementerian/Lembaga (K/L) di Istana Negara. Seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hingga Perum Bulog. Bahkan ada Presiden Jokowi dalam pembicaraan tersebut.

"Kemarin dipimpin Presiden (Jokowi) sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi 500 ribu," ujarnya.

Opsi impor beras 500 ribu ton diputuskan karena melihat stok beras Bulog yang minim. Menurut perhitungan Zulhas, stok beras Bulog hanya kurang lebih 300 ribuan ton.

"Karena stok Bulog biasanya 1,2 juta sekarang kalau gak salah sekitar 300-an (ribu ton)," sebutnya.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi turut buka suara terkait rencana impor beras 500 ribu ton lagi untuk memenuhi CBP tahun ini. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba mengklasifikasi terlebih dahulu dengan kebutuhan impornya, tentu dengan melihat dari sisi produksinya terlebih dahulu, apakah mencukupi atau tidak.

"Sebenarnya kita coba klasifikasi ya antara kebutuhan impor itu sendiri dengan kebutuhan impor kita tentunya kita lihat dari sisi produksi cukup sih harusnya ya," ujar Harvick Hasnul Qolbi saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (20/3/2023).

Meskipun dia optimistis bahwa produksi dalam negeri akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun tetap perlu memperhatikan masa tanam, panen, hingga pergerakan harga beras di pasaran sehingga hal itu juga yang akan menentukan keputusan apakah jadi impor atau tidaknya.

"Cuma memang mungkin ya tadi karena masa tanam, panen, ada pergerakan harga, ini mempengaruhi memang dengan keputusan itu. Cuma memang kita akan coba teliti lagi, karena memang bencana alam terus ini. Karena di daerah tertentu selesai, di daerah lain (ada lagi). Tentu saja kementerian Pertanian melakukan kegiatan yang tepat sasaran ke depannya," sebut Harvick.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, kalau memang data produksi beras milik Kementan memang benar mencukupi, maka dirinya tidak setuju dilakukan impor.

"Akan tetapi, kalau data produksinya tidak valid, maka akan menjadi hal yang kurang baik terhadap kita. Karena beras adalah pangan yang paling utama. Jadi kalau masalah impor, monggo itu keputusan pemerintah bukan keputusan kami," pungkas Sudin.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas menuturkan, pihaknya masih akan menunggu keputusan dari Rakortas terlebih dahulu. Sampai dengan hari ini, Buwas mengungkapkan bahwa pihaknya sama sekali belum ada tanda tangan kontrak dengan negara asal beras impor tersebut, dia masih akan menunggu keputusan dari atas.

"Kan belum, itu kan katanya Mendag. Yang kemarin sampaikan dari Mendag ya, pasti harus melalui Rakortas, saya nunggu saja, karena kan saya operator ya, tinggal perintahnya apa kita laksanakan gitu, nanti kan ada keputusan," tutur Buwas saat ditemui di Gedung DPR RI.