Sri Mulyani Ramal PDB RI di Kuartal I Tumbuh Minimum 5%

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 mencapai minimal 5%. Pertumbuhan ini dapat dicapai karena tingkat konsumsi masyarakat Indonesia pada awal tahun ini masih tinggi dan akan didorong oleh efek musiman bulan Maret ini yang sudah memasuki bulan Ramadhan.

"Kita cukup bagus growthnya untuk Q1, proyeksi 5% hingga 5,3% untuk seluruh tahun, untuk Q1 kita masih berharap akan mendekati 5% terutama karena tadi dari consumption masih cukup kuat," ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/3/2023).

"Jadi kita berharap di Q1 juga at least 5,0%. Nanti kita lihat dalam 1,5 bulan ke depan. Karena kita akan masuk lebaran juga ini akan memberikan efek seasonal musiman yang positif, nanti juga pasti Bapak Presiden akan mengumumkan mengenai THR dalam beberapa minggu ke depan, ini juga akan memberikan dampak positif terhadap growth," lanjutnya.

Kendati demikian, ia mengatakan Indonesia tetap harus waspada pada penurunan ekspor yang terjadi di 2 bulan pertama tahun 2023 ini. Kemenkeu mencatat penerimaan bea keluar turun tajam hingga -69,0% menjadi Rp 2,04 triliun pada Januari-Februari 2023, dibandingkan Rp 6,57 triliun pada Januari-Februari 2022. Menkeu mengungkapkan penurunan ini terjadi karena dipengaruhi harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.

"Meskipun kita mewaspadai terutama ekspor yang mengalami koreksi dari sisi level growthnya cukup tinggi, tapi kalau ekspor impor dua-duanya koreksi biasanya juga net ekspornya tetap akan cukup baik," katanya optimis.

Selain itu, Menkeu mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 juga dihadapi tantangan kondisi global yang tidak baik-baik saja. Terlebih, saat ini sedang ada guncangan pada keuangan Amerika Serikat menyangkut kolapsnya Silicon Valley Bank (SVB). Untuk itu, ia memastikan pihaknya dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya akan memonitor hal tersebut agar hal ini tidak terjadi di Indonesia.

"Kami di KSSK dengan OJK, BI dan LPS juga akan terus memonitor perkembangan yang ada agar meyakinkan bahwa penularan kondisi itu tidak terjadi," ujarnya.

"Karena walaupun tadi disebutkan oleh Pak Wamen, yang juga ex-officio di OJK bahwa exposure di Indonesia tidak ada, namun kita juga tetep mewaspadai apakah pola bisnis yang sama bisa menimbulkan kerawanan di Indonesia, ini akan jadi perhatian utama kita," pungkasnya.