FOTO

Ratusan Buruh Demo Geruduk DPR Tolak Keras Perppu Cipta Kerja

CNBC Indonesia/Tri Susilo, CNBC Indonesia
Selasa, 14/03/2023 13:07 WIB

Gelombang penolakan buruh terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja masih terus berlanjut.

1/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (CNBC Indonesia/Trisusilo)

Ratusan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Gelombang penolakan buruh terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja masih terus berlanjut. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

2/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (CNBC Indonesia/Trisusilo)

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendesak DPR tidak mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

3/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (CNBC Indonesia/Trisusilo)

"Kami tegas menolak. Kami akan aksi besar-besaran dan jika disahkan menjadi UU, kami akan menempuh jalur konstitusi menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

4/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (CNBC Indonesia/Trisusilo)

Ada sejumlah poin yang dinilai merugikan buruh dalam Perppu Nomor 2/2022, yaitu menyangkut upah minimum, isu outsourcing, karyawan kontrak, isu pesangon, mekanisme PHK, pengaturan cuti, pengaturan jam kerja, tenaga kerja asing, dan dihapusnya sanksi pidana. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

5/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (CNBC Indonesia/Trisusilo)

Pantauan di lokasi demo, lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi di Jalan Gatot Subroto sudah dipenuhi massa. Meski demikian, belum ada penutupan lalu lintas di lokasi. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

6/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (CNBC Indonesia/Trisusilo)

Adapun massa membawa berbagai macam spanduk salah sayunya bertuliskan 'Cabut Perppu Tipu-Tipu'. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

7/7 Ribuan buruh menggelar demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (14/3/2023).  (CNBC Indonesia/Trisusilo)

Massa aksi juga memakai atribut topi yang bertuliskan 'Reformasi Agraria Sejati'. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)