Data Kependudukan Bakal Terintegrasi, Sampai Bisa Buat SKCK

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah fokus merealisasikan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).

Caranya dengan mengintegrasikan data kependudukan dengan seluruh data yang terkait dengan pelayanan publik, mulai dari pertanahan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hingga data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Itulah bagian dari inovasi yang ke depan nilainya akan tinggi. Inilah transformasi digital pelayanan publik. Backbonenya adalah data kependudukan," kata Anas dalam acara Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di kantornya, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Baca: 10 Kasus Pajak Terbesar Sepanjang Sejarah RI, Siapa Nomor 1?

Dengan mekanisme itu, ia mengatakan, data kependudukan yang telah masuk ke tingkat nasional akan dipadukan dengan layanan pemerintahan ke publik (G to C) serta dengan layanan pemerintahan ke bisnis (G to B).

"Dan ini sudah kami sampaikan ke Kepala BPKP kepada teman-teman KPK. Data kependudukan inilah yang sekarang kita beresin setelah 8 tahun tidak tembus karena depannya digital tapi back end nya masih manual," ujar Anas.

Mekanisme ini kata dia telah memasuki tahap uji coba bersama dengan PT Telkom, Bank Mandiri, dan Kementerian Dalam Negeri. Uji coba penerapan SPBE ini telah dipilih di Banyuwangi mulai dari dua hari lalu hingga sepekan ke depan.

Melalui uji coba ini, ia memastikan berbagai kemudahan untuk pelayanan publik akan dilaksanakan, salah satunya mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa hanya melalui ponsel. Tak lagi harus datang ke kantor-kantor pemerintahan.

"Pakai hp itu sudah bisa jalan. Ini kita trial dulu satu minggu, nanti tinggal direplikasi di seluruh Indonesia. Inilah integrasi adminduk dengan seluruh pelayanan publik karena ini sangat dasar dan berikutnya data BPS kemudian data keuangan," ujar Anas.

Baca: Buntut Kasus Rafael, Semua PNS Bakal Wajib Lapor LHKPN!

Dengan integrasi seluruh data ini, termasuk data keuangan dengan data statistik, maka ke depan semua proses pelayanan publik kata dia lebih mudah dan transparan. Termasuk dalam kepengurusan administrasi di Kepolisian seperti kebutuhan memperoleh SKCK.

"Termasuk skck yang akan jadi prioritas kami di teman-teman kepolisian sehingga teman-teman tidak perlu lagi isi dari awal terutama yang jadi caleg ini karena ribuan orang yang sedang mau menjadi caleg mengeluhkan karena harus isi berulang," ucap Anas.

"InsyaAllah dalam waktu dekat minggu ini akan mulai di trial termasuk pilot projectnya di Polres Banyuwangi bersama dengan MPP Digital Banyuwangi. Harapan kami semua layanan bisa jalan begitu juga layanan kepegawaian," ungkapnya.

Melalui integrasi data ini, ia memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya juga bisa lebih tepat sasaran. Sebab, data yang diperoleh menjadi satu sehingga mudah diawasi.

"Begitu juga data kependudukan kita inbrengkan dengan data kepegawaian sehingga ke depan tidak lagi ada oknum PNS yang menerima Bansos karena datanya sudah clear," kata Anas.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terungkap! Asal Mula Ide Pensiun Massal, PNS Banyak Tertarik