Prancis Hadapi Demonstrasi Terbesar, Negara Mau Dibuat Lumpuh

Jakarta, CNBC Indonesia - Prancis menghadapi demonstrasi besar-besaran pada Selasa (7/3/2023) menyusul usulan kontroversial Presiden Emmanuel Macron yang menaikkan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun.

Sejak pagi, para pekerja transportasi dan staf kilang telah mulai mogok kerja. Hal tersebut membuat sejumlah aktivitas warga mulai 'lumpuh'.

Dilansir The Guardian, untuk keenam kalinya sejak awal tahun, serikat pekerja telah menyerukan hari pemogokan dan demonstrasi nasional. Yang pertama terjadi pada 19 Januari lalu di mana sebanyak 1,27 juta orang turun ke jalan.

Baca: Negara Prancis Terancam 'Berhenti', Ada Apa?

Gangguan tersebut diperkirakan akan lebih besar dan bertahan lebih lama karena serikat pekerja kereta api menyerukan pemogokan tanpa akhir, yang dapat memengaruhi semua kereta api nasional serta rute internasional termasuk Eurostar.

Bus perkotaan lokal dan kereta bawah tanah di kota-kota besar juga akan terpengaruh. Maskapai penerbangan akan terpukul, hingga 30% penerbangan dibatalkan pada Selasa dan Rabu karena pemogokan pengawas lalu lintas udara. Pengiriman ke supermarket dan bisnis kemungkinan akan terganggu.

Dikutip dari AFP, polisi memperkirakan protes kali ini akan dilakukan oleh 1,1 hingga 1,4 juta orang.

"Idenya adalah untuk menghentikan Prancis ," kata Fabrice Michaud, dari serikat pekerja CGT cabang pekerja kereta api.

Menteri Transportasi Prancis Clément Beaune mengatakan kepada stasiun TV France 3 bahwa ini akan menjadi "salah satu hari pemogokan paling sulit" bagi para pelancong sejak dimulainya protes.

Baca: Israel Gonjang-Ganjing, Militer Demo & Investor Ketar-Ketir

Beberapa mahasiswa, termasuk Universitas Rennes 2 di Brittany, mulai memblokir fakultas pada Senin malam. Penutupan sekolah berlanjut pada Selasa karena beberapa guru di sekolah dasar dan menengah melakukan aksi mogok satu hari. Pengumpulan sampah juga dapat terpengaruh di beberapa kota saat para pekerja mogok.

Proposal Macron untuk menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 dan menambah jumlah tahun kerja yang diperlukan untuk mengeklaim pensiun penuh sedang diperdebatkan di senat Prancis.

Presiden pun sebenarnya cukup kesulitan setelah kelompoknya yang berhaluan tengah gagal memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilihan parlemen Juni lalu di tengah kemenangan sayap kanan dan radikal kiri.

Tanpa suara mayoritas, pemerintah harus bergantung pada sayap kanan Les Républicains untuk mendukung perubahan pensiun, tetapi senator dan anggota parlemen mendesak perubahan.

Diskusi diperkirakan akan berakhir pada akhir Maret. Diharapkan sebuah komite yang terdiri dari legislator dari kedua majelis parlemen akan mencari kesepakatan potensial tentang versi bersama dari teks tersebut, untuk akhirnya diajukan agar disetujui di majelis nasional dan kemudian di senat. Namun, ketegangan tetap ada pada tingkat dukungan.

Baca: Pacar Rahasia Putin Buka-bukaan soal Sosok Pria Idamannya

Jajak pendapat Ifpo untuk surat kabar Minggu Le Journal de Dimanche menemukan bahwa hanya 32% orang Prancis yang mendukung perubahan pensiun Macron.

Laurent Berger, kepala serikat buruh CFDT yang moderat, mengkritik Macron karena tidak bertemu dengan para pemimpin serikat buruh. Dia mengatakan presiden harus mendengarkan rakyat Prancis.

"Dia tidak bisa tinggal diam seperti yang dia lakukan selama dua bulan terakhir," kata Berger.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Demo Besar-besaran Pecah, Prancis Dibuat 'Lumpuh' Lagi