Kabar Baik! Tak Ada Pemberhentian Massal Honorer di 2023
Foto: Ilustrasi (CNBC Indonesi/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menegaskan bahwa tidak ada pemberhentian tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer secara massal. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar.
Dengan pernyataan ini, artinya aturan yang menyebutkan tidak ada lagi tenaga non ASN per November 2023 tidak akan berlaku.
"Bukan diberhentikan, tidak ada rencana diberhentikan," kata Azwar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Alih-alih memberhentikan, Kementerian PANRB menyiapkan beberapa opsi agar bisa menjadi solusi bersama. Sekalipun tidak ada pemberhentian, namun Azwar menegaskan bahwa di anggaran tidak akan alami pembengkakan.
"Menurut UU, 28 November ini harus selesai, faktanya harus ada ribuan ASN yang membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat kalau ini diberlakukan tentu ada pemberhentian besar-besaran," jelasnya.
Hingga tahun lalu, ada 2,3 juta honorer yang harus ditangani atau naik tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian setelah audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jumlah tersebut turun menjadi 1,8 juta.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri PANRB untuk mencari jalan tengah soal tenaga honorer. Pasalnya, dia melihat persoalan tenaga honorer ini tidak jua selesai sejak dirinya menjabat sebagai walikota Solo.
Anas pun mengaku telah memaparkan opsi ini ke Presiden Joko Widodo dan akan terus mengkaji aturannya bersama pemerintah daerah.
"Kami sudah laporkan tadi beberapa opsinya dan kami masih terus mengkaji terus bersama asosiasi para bupati walikota dan asosiasi provinsi dan juga dengan pimpinan komisi II untuk mengambil opsi yang tidak ada pemberhentian massal tapi juga tidak ada penambahan anggaran. Masih sedang digodok," papar Anas.
[Gambas:Video CNBC]
Jumlah Honorer Bikin Kaget Pak Menteri, Bengkak Jadi Jutaan
(haa/haa)
