Jokowi Jengkel Banget! Aturan Penyaluran Bencana Ruwet

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya mengenai pemberian bantuan bencana di daerah yang menumpuk di satu titik. Menurutnya sistem pembagian harus dibenahi supaya pembagian bisa merata.

"Saya hanya titip kebiasaan kita kalau ada bencana kan anggarannya bisa dari daerah bisa dari pusat, tapi yang nyumbang masyarakat juga banyak sekali. biasanya yang saya lihat di lapangan entah itu dari Pemda atau Pemerintah Pusat semuanya ditumpuk di posko, semuanya ditumpuk di kelurahan, di kecamatan," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Baca: Pernah Disorot Jokowi, Kekayaan Adani Tak Lagi Seperti Dulu

"Lalu lalang truk truk membawa bantuan masyarakat yang terkena bencana hanya melihat tapi tidak pernah dibagi," singgungnya.

Menurut Jokowi hal ini terjadi karena barang-barang bantuan hanya di stok pada satu titik. Sehingga dia peringatkan kepada pemberi bantuan untuk memberikan bantuan separuhnya langsung ke masyarakat.

Foto: Presiden RI Jokowi di Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 (Tangkapan Layar Youtube) Presiden RI Jokowi di Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 (Tangkapan Layar Youtube)

"Saya peringatkan silahkan ada stok tapi masyarakat separuh lebih dibagi. meski tidak bisa dimasak tapi dipegang itu seneng. sebagai hiburan. pas terjadi bencana wah saya ada beras 20 kg, ada Supermi, ini hanya lewat bantuan di depan mata, lewat tapi gak pernah dibagi," sebutnya.

Tidak hanya, Jokowi juga menyinggung aturan penyaluran bencana sangat ruwet. Harusnya dibuat lebih fleksibel agar bantuan cepat didistribusikan.

Baca: Bikin Melongo! 'Harta Karun' Ini Bisa Hidupi RI 240 Tahun

"Saya pengalaman di NTB di Palu, di Cianjur, uangnya ini ada, kita mau sampaikan ke masyarakat sudah tunggu-tunggu ternyata ruwetnya setengah mati. prosedur yang harus dilalui ada ini, ada itu, kenapa sih gak dibuat yang paling sederhana karena dalam posisi kebencanaan. kok kita tuh buat aturan semakin banyak aturan semakin seneng," ucapnya.

Dalam hal ini Jokowi menyinggung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Gubernur, Wali Kota, hingga Bupati untuk menyederhanakan aturan pemberian bantuan dalam posisi kebencanaan, meski masih harus dikontrol penuh.

(emy/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Minta Pemda Becus Urus Bencana Alam, Siapkan Anggaran!