2 Menteri Ini Punya Tugas Jualan Proyek Infrastruktur, Siapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah hingga kini telah mampu mendapatkan pembiayaan untuk membangun 48 proyek infrastruktur melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Padahal, pemerintah hanya menyetorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun kepada PT PII saat pembentukannya pada 2009. Dari situ PT PII hingga kini sudah mampu memberikan jaminan terhadap proyek senilai Rp 533 triliun dan nilai penjaminannya hanya Rp 94 triliun.

"Berarti dengan Rp 10 triliun yang kita tanamkan di PT PII bisa membuat proyek Rp 533 triliun terjadi dengan nilai eksposur ke Kementerian Keuangan sebetulnya Rp 94 triliun," ujar dia dalam acara Innovative Financing in Unity PT PII, Rabu (1/3/2023).

Tanpa adanya inovasi pembiayaan melalui pembentukan PT PII, dipastikannya pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia tidak akan mencapai angka-angka itu, sebab APBN sangat terbatas meski total belanja sudah menembus hingga Rp 3.000 triliun.

"Apalagi untuk Indonesia yang ingin keluar dari middle income trap. Kalau kita lihat infrastruktur gap luar biasa, ratusan triliun, atau bahkan ribuan triliunan gapnya dari mulai air bersih, jalan raya, belum bendungan, irigasi, kita bicara kereta api, satelit, air, itu semua begitu besar. Kalau menunggu ketersediaan APBN tiap tahun itu pasti akan forever, enggak akan," tuturnya,

Foto: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (depan kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ( depan belakang) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (belakang kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (belakang kanan) melakukan Seremonial Pengecoran Closure Tengah Jembatan Lengkung Bentang Panjang Kuningan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi Wilayah Jabodebek di kawasan Gatot Subroto, Senin (11/11/2019). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (depan kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ( depan belakang) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (belakang kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (belakang kanan) melakukan Seremonial Pengecoran Closure Tengah Jembatan Lengkung Bentang Panjang Kuningan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi Wilayah Jabodebek di kawasan Gatot Subroto, Senin (11/11/2019). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto

Kendati begitu, ia menekankan, PT PII tentu tidak bisa memberikan penjaminan terhadap berbagai proyek infrastruktur yang turut dibiayai para investor itu tanpa adanya peranan dari kementerian atau lembaga terkait. Merekalah yang mengeksekusi proses pembangunannya sebagaimana yang dikerjakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Ini dua menteri yang true believer, champion. Kalau aku gak ada Pak Bas ini jualannya enggak laku, dan ketika menterinya true believer, para dirjennya, eselon 1 nya jadi champion juga karena kalau bapaknya iya anak buahnya enggak jalan ya enggak jalan juga," ungkap Sri Mulyani.

Dengan angka penjaminan yang ada saat ini, Sri Mulyani memastikan, pemerintah tetap memperhitungkan berbagai risiko yang akan muncul ke depannya, mulai dari risiko nilai tukar, risiko politik atau kebijakan, hingga risiko alam. Sehingga tidak langsung berdampak pada APBN.

"PT PII ini didesain sebagai ring fencing. Rp 533 triliun tetap jalan proyeknya kalau terjadi risiko yang kena PT PII dulu yang tadi kita sudah masuk Rp 10 triliun. Jadi mekanisme ini membuat solusi kecepatan pembangunan infrastruktur," tuturnya.